REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Sri Handayani
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bestari Barus mengkritik lambannya pemberian modal bagi peserta program One Kecamatan One Center of Enterpreneurship (OK OCE). Ia menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus program tersebut jika tak juga mampu meningkatkan angka pemberian modal bagi para anggota.
"Kalau tahun depan tidak juga menyertakan alokasi permodalan, saya berpegang teguh bahwa ini harus dihapus saja program ini dan di-postpone sampai masa waktu tertentu," kata Bestari di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).
Jika program OK OCE masih muncul dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2019, ia akan meminta dana yang diajukan dirasionalkan terlebih dahulu. Rasionalisasi anggaran yang dimaksud bisa berupa penambahan, pengurangan, maupun penghapusan anggaran.
Bestari tak ingin program itu dijalankan dengan terburu-buru. Ia ingin Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian yang lebih komprehensif. Setelah itu, program OK OCE bisa diluncurkan kembali dengan konsep yang lebih matang.
Menurut Bestari, program OK OCE menargetkan wirausaha baru selama lima tahun. Artinya, pada tahun pertama program ini sudah harus melahirkan 40 ribu pengusaha baru. Berdasarkan data terbaru dari laman resmi okoce.me, jumlah pendaftar OK OCE telah mencapai 51.346 orang. Sebanyak 45.183 orang berasal dari DKI Jakarta, sisanya berasal dari 34 provinsi lain di Indonesia.
"Ini bagaimana kesiapan dari Pemprov DKI untuk 200 ribu itu selama lima tahun jabatan. Berarti setahun 40 ribu orang, mana? sudah setahun. Apa tahun depan bisa 80 ribu? Terus duitnya dari mana?" tanya Bestari.
Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Agung Jaya menyerahkan masalah pengajuan anggaran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Pada dasarnya, ia tak khawatir dengan ancaman tersebut.
Faran menjelaskan, sebagai sebuah gerakan, OK OCE akan terus berjalan dengan atau tanpa adanya anggaran dari pemerintah. Hal itu telah dibuktikan semasa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Ia mengklaim, gerakan OK OCE memberikan pelatihan kepada 30 ribu orang tanpa anggaran pemerintah.
"Awal mula OK OCE kan gerakan. Didukung atau tidak didukung kita tetap jalan," kata Faran.
Kendati demikian, ia mengakui, tanpa adanya dana dari pemerintah, pelatihan yang diberikan tidak sebaik saat ini. Dana yang ada dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan para peserta pelatihan, mulai dari pengadaan AC, makanan, hingga sertifikat.
Anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI membuat gerakan OK OCE bergerak lebih luas dan lebih cepat. Tapi, gerakan ini tak akan berhenti apabila kucuran dana itu tak lagi mengalir. Pihaknya akan meminta pihak-pihak yang terlibat untuk bergerak, baik dengan memberikan pelatihan gratis maupun merelakan tempatnya sebagai lokasi pelatihan.
Salah satunya, Bank DKI. Ia mengatakan, Bank DKI sebagai penyedia modal telah menyiapkan pendanaan bagi 10 ribu anggota OK OCE. Total dana yang disediakan mencapai Rp 100 miliar.
"Bank DKI sudah siapkan permodalan dengan total Rp 100 miliar. Satu orang Rp 10 juta dikali 10 ribu orang jadi Rp 100 miliar," ujar Faran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
