REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Abdullah Sammy, wartawan Republika
Sebelum reformasi, cara berpikir mayoritas masyarakat Indonesia dalam merespons isu politik terlihat simpel dan sederhana. Masyarakat percaya dengan politik yang berjalan apa adanya.
Politik berjalan seperti air yang mengalir dan muaranya bisa ditebak arahnya. Politik jadi tanpa kejutan dan cenderung membosankan.
Masyarakat pada zaman itu umumnya jadi memandang politik lurus-lurus saja. Ibarat memakai kaca mata kuda sambil menonton atau membaca berita. Masyarakat cenderung atau 'terpaksa' memercayai apa saja yang tersaji di hadapan matanya.
Walhasil yang diperoleh masyarakat dari berita politik adalah pembenaran akan prestasi pemerintah. Tak heran jika kemudian timbul fanatisme buta pada Orde Baru.
Setelah reformasi, cara masyarakat memandang politik jadi jungkir balik. Politik tak lagi ditonton dengan kaca mata kuda tapi ditonton dengan kaca mata telanjang tembus pandang.
Keran kebebasan yang terbuka lebar membuat apa saja terekspos. Dari urusan pikiran, perut, hingga wilayah di bawah perut jadi konsumsi berita yang diumbar di mana-mana.
Akibatnya, kalau kata masyarakat Betawi, masyarakat tak lagi berpikir lempeng, melainkan menjadi lebih ngeres. Ini utamanya dalam merspons hal-hal terkait politik.
Mungkin saya harus menggunakan bahasa yang lebih 'Jakarta Selatan' untuk mengganti kata ngeres yakni over sophisticated. Usai reformasi, politik dicerna dengan cara berpikir terlalu canggih, serba rumit, dan serba konspiratif.
Sebagai contoh saja, saat seorang tokoh politik hadir ke sebuah acara dengan wajah lesu, interpertasi yang terlalu canggih pun datang bertubi-tubi. Mendadak muncul banyak pakar yang mampu membaca politik lewat ekspresi raut wajah.
"Tokoh itu pasti sedang tertekan karena disandra hingga wajahnya pun tampak tak bahagia!" begitu contoh interpertasi yang muncul. Padahal bisa jadi peristiwa sebenarnya begitu sederhana karena si tokoh kurang tidur atau sedang sakit perut. Contoh di atas sering kita jumpai di keseharian, bahkan di tengah media.
Masyarakat kerap mengartikan segala peristiwa dengan konspirasi-konspirasi tingkat tinggi. Setiap peristiwa politik dipandang terjadi karena kebodohan 'si jahat' dan kejeniusan 'si baik'.
Padahal tak jarang peristiwa politik lahir bukan karena settingan kebodohan atau kejeniusan. Tapi justru tercipta dengan begitu sederhana bahkan tak direncana. Cara berpikir yang terlalu canggih ini malah justru kerap terpisah jauh dengan kebenaran yang ala kadarnya.
Untuk membuktikan tesis tentang interpertasi yang terlalu canggih ini, saya coba melakukan sebuah eksperimen di media sosial beberapa hari lalu. Saya menulis status di media sosial dengan tajuk 'Hidup Jokowi..hehehe'
Sontak interpertasi yang muncul beragam. Sebagian yang mengaitkan status ini dengan momentum Erick Thohir yang dipilih jadi ketua tim sukses Jokowi.
Status itu penekanannya jelas, dengan embel-embel 'hehehe'. Ada keisengan untuk memancing pikiran ngeres kawan-kawan sekalian. Padahal secara logika status itu bukanlah bentuk pembuktian samina wa athona akan sikap atasan.
Status itu hanya sekadar bermain logika. Sebab kalau saya tulis 'Jokowi tidak hidup', maka saya pasti akan dilaporkan ke polisi. Intinya, dari eksperimen saya menuliskan status guyon, arah interpertasi orang lain yang melihat bisa ke sisi yang jauh berbeda dari kebenaran yang sesungguhnya.
Selain bisa menjauhkan dari kebenaran, cara memandang yang terlalu canggih ini membuat politik berkembang menjadi hal yang begitu serius. Politik seakan begitu menentukan hidup dan mati seluruh umat manusia. Politik pada masa ini pun jadi seperti mitos-mitos yang berkisah pertarungan antara 'si baik' versus 'si jahat', hero vs villain.
Kita semua jadi dipaksa memilih berada di kubu si baik atau si jahat. Kalau berganti pilihan, kita pun seakan dicap murtad bin munafik. Padahal, sejatinya politik tidak sehitam putih itu. Mau Jokowi atau Prabowo, hanyalah pilihan selera yang bisa berubah kepan saja. Selera pilihan ini timbul karena keyakinan tentang mana yang lebih mewakili prinsip-prinsip kita.
Secara hakikat, aspirasi yang ingin disalurkan setiap warga negara Indonesia kepada pemimpin itu hampir sama. Semua pasti ingin pemimpin yang dipilihnya memegang teguh prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Ini sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.
Itulah konstruksi waras dalam menyikapi politik. Fanatisme kita sudah seharusnya diletakkan pada prinsip-prinsip tersebut. Itulah yang disebut dengan fanatisme yang sifatnya ideologis. Mau dia Prabowo atau Jokowi jika melenceng dari prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial, maka wajib hukumnya untuk tidak dipilih.
Celakanya, banyak dari kita yang kini menggunakan kaca mata canggih (sophisticated) tapi jiwanya mengidap fanatisme buta. Apa saja yang dilakukan jagonya pasti benar. Pun halnya apa saja yang dilakukan musuhnya pasti salah. Walhasil semua jadi serba hitam-putih dan meninggalkan sisi kewarasan.
Berita media tentang politik pun berkembang bak sebuah novel perseteruan antagonis vs protagonis yang rumit dan konspiratif. Berita banyak yang berisi pembenaran pada calon yang dibela atau penolakan pada calon lawannya. Celaka.
Pada sisi ini kita harus berkontemplasi. Cara berpikir kita tentang politik memang bisa berubah dari masa ke masa. Tidak salah memang memandang politik lewat kaca mata sederhana. Tak salah pula memandang politik dengan kaca mata yang sangat canggih (sophisticated). Yang salah adalah jika jiwa si pemakai kaca mata itu sudah larut dalam fanatisme buta.
Sehingga mau pakai kaca mata sederhana atau canggih, yang terlihat bukanlah pandangan tentang kebenaran, melainkan pembenaran. Lantas apa bedanya kini dengan situasi Orde Baru? Sejatinya yang bisa membedakan bukanlah kesederhanaan atau kecanggihan dalam berpikir, melainkan kewarasan dalam merasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
