REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Berbagai aplikasi untuk menunjang kinerja pemerintahan dan keterbukaan informasi publik, terus dikembangkan Pemkab Purbalingga. Yang terbaru, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sedang mengembangkan empat aplikasi baru.
Kepala Dinkominfo Purbalingga Sridadi menyebutkan, keempat aplikasi ini terdiri dari aplikasi 'Matur Bupati', 'Purbalingga Satu Data', 'e-Akun', dan 'E-Presensi'.
''Keempat aplikasi ini, rencananya akan diluncurkan 1 Oktober mendatang,'' jelasnya, Kamis (6/9).
Menurutnya, keempat aplikasi ini memiliki fungsi masing-masing. Dua aplikasi terdiri dari 'e-Akun', dan 'e-Presensi', dimanfaatkan untuk kepentingan internal pegawai di lingkungan Pemkab.
Dalam aplikasi e-Akun, setiap ASN bisa login ke berbagai aplikasi atau sistem milik Pemkab Purbalingga hanya dengan satu akun. Sedangkan aplikasi e-Presensi, merupakan aplikasi pemantau kehadiran ASN.
''Dengan menggunakan e-Presensi, seluruh pegawai akan terpantau kehadirannya. Baik yang terlambat hadir, izin tidak hadir, maupun absen,'' katanya.
Sedangkan aplikasi 'Purbalingga Satu Data', menurutnya, bisa digunakan seluruh warga masyarakat yang membutuhkan data mengenai berbagai hal mengenai Purbalingga, termasuk mengenai data di masing-masing OPD.
''Warga bisa mengunduh semua data di aplikasi ini,'' jelasnya.
Mengenai aplikasi 'Matur Bupati', menurut Sridadi, khusus dimanfaatkan untuk menampung keluhan atau pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan pemerintahan yang harus segera direspons instnasi terkait dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam.
''Melalui keempat aplikasi ini, diharapkan kinerja pemerintahan di lingkungan Pemkab Purbalingga akan semakin baik,'' jelasnya.
Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, menyampaikan apresiasi atas pengembangan aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi tersebut, semua hal bisa terpantau hanya melalui aplikasi di android. ''Lebih dari itu, keempat aplikasi ini dirancang oleh SDM internal. Padahal kalau menggunakan pihak ketiga, paling tidak harus mengeluarkan biaya Rp 200 juta per aplikasi,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika