REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertarungan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 harus tetap mengedepankan keadilan di dua kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan publik akan menilai apakah pemerintah dan aparat bisa berlaku adil terhadap dua kubu atau tidak.
Hal ini disampaikan Siti Zuhro terkait kerasnya benturan antar dua kubu dengan perang tagar dan penolakannya di lapangan. Seperti yang terjadi pada Neno Warisman dan Ahmad Dhani saat akan menghadiri salah satu acara tagar 2019 Ganti Presiden di Pekanbaru dan Surabaya, beberapa hari yang lalu.
"Pertarungan harus fair kalau di kubu sebelah boleh di kubu satunya juga harusnya boleh. Dan apabila satu kubu tidak boleh maka kubu satunya juga harus tidak diperbolehkan," kata Siti Zuhro dalam diskusi Polmark Indonesia tentang 'Pemilu dan Ancaman Retaknya Kerukunan Sosial' di Jakarta pusat, Rabu (29/8).
Zuhro mengungkapkan yang membuat pilpres 2019 semakin rentan adalah ketika pemerintah bersama aparat dan perangkatnya gagal berlaku adil untuk semua kubu. Bila hal ini berlaku maka kepercayaan publik akan proses demokrasi yang telah berjalan akan semakin rendah.
Semua pemangku kepentingan, ungkap Zuhro yang terkait pemilu 2019, KPU, Bawaslu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), partai politik, birokrasi pemerintah dan institusi penegak hukum termasuk TNI, Polisi dan BIN harus menunjukkan kerja yang profesional. "Mereka tidak boleh partisan dalam menjalankan tugasnya," tegas Zuhro.
Bila aparat keamanan digunakan sebagai alat politik, ia menegaskan akan muncul kecurigaan-kecurigaan. Dan ini akan mengakumulasi pada ketidakpuasaan. Sikap partisan oleh aparat hukum dan birokrasi ini, menurut Zuhro akan sangat berbahaya sekali bagi bangsa Indonesia.
Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait setuju aparat keamanan dan birokrasi harus tetap menjaga netralitasnya selama pemilu 2019. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan kubu Jokowi tidak akan mau menang di pemilu dengan menggunakan cara-cara curang dengan menggunakan alat negara atau alat keamanan untuk mendapatkan kemenangan.
"Saya pernah merasakan saat Orde Baru, bagaimana alat negara dan alat kemenangan digunakan untuk politik. Saya tidak suka cara itu, bagi saya itu anti demokrasi. Dan saya sebagai pendukung Jokowi, dari awal saya mendukung Jokowi, saya tahu banget Jokowi tidak mungkin begitu (menggunakan alat negara untuk kemenangan politik)," ungkap Ara.
Kalau ada orang orang di sekitar Jokowi menggunakan cara itu, menurut dia Jokowi tidak akan membela dan memberi sanksi keras. Ara meminta pihak yang merasa Jokowi menggunakan alat negara, segera temukan dan buktikan. Dan hukum bersama. Ia yakin Jokowi tetap tegas tidak akan menggunakan alat negara untuk meraih kemenangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
