REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla meluncurkan buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045. Buku tersebut disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk penyusunan rencana pembangunan baik di tingkat nasional maupun di daerah.
Mengacu pada Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, Indonesia mengalami perubahan struktur penduduk yang terjadi cukup cepat. Saat ini, berdasarkan data SUPAS 2015, Total Fertility Rate (TFR) atau tingkat kelahiran adalah sebesar 2,28 dengan variasi yang cukup tinggi antar provinsi.
Di Indonesia, penduduk usia muda bergerak menuju puncaknya pada 2030-an. Pada periode tersebut, proporsi penduduk usia muda di lndonesia akan jauh lebih tinggi dari rata-rata negara Asia Tenggara.
Proyeksi penduduk dilakukan dengan menggunakan beberapa skenario yang didasari oleh berbagai asumsi. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 282 juta jiwa.
"Dalam Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, penduduk Indonesia pada 2045 diperkirakan berkisar antara 311 hingga 318,9 juta jiwa," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melalui siaran pers, akhir pekan ini.
Pada skenario pertama, apabila jumlah anak dibiarkan terus menurun dan TFR mencapai di bawah 2, maka total penduduk sekitar 311 juta jiwa. Skenario kedua, apabila TFR dapat dipertahankan di kisaran 2, Jumlah penduduk diperkirakan berkisar pada 318,9 juta.
"Pada saat itu, persentase penduduk Iansia atau 60 lebih akan sebesar 19,85 persen sehingga Indonesia telah memasuki era baru, yakni ageing population," ujar Bambang.
Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, penduduk Indonesia menjadi salah satu konsumen terbesar di dunia. Perubahan struktur penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pola konsumsi, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, perubahan struktur penduduk di Indonesia membawa penduduk Indonesia dengan jumlah usia produktif yang paling besar di wilayah Asia Tenggara. Penduduk usia produktif tersebut selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui produksi, juga melalui investasi yang dilakukan semasa usia produktif.
Namun, perlu dijaga pertumbuhan penduduk yang seimbang agar tidak terjadi pertumbuhan ekonomi ke arah negatif. Kebijakan kependudukan harus dapat menopang keseimbangan fiskal dalam jangka panjang.
Apabila jumlah anak terus menurun, fiscal support ratio diperkirakan akan mulai mengalami penurunan setelah 2030," kata Bambang.
Perubahan struktur umur penduduk akan mendorong Indonesia memasuki era bonus demografi yang ditandai dengan tumbuhnya segmen populasi penduduk usia produktif. Kondisi ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan proporsi jumlah usia produktif paling besar di wilayah Asia Tenggara.
Indonesia diperkirakan akan terus mengalami penurunan rasio ketergantungan hingga mencapai titik terendah pada 2022. Pada saat itu, Indonesia akan didukung oleh 60 pekerja produktif untuk menopang sekitar 100 orang penduduk. Dengan dukungan tersebut, termasuk mendorong penduduk usia produktif untuk menginvestasikan pendapatannya, maka bonus demografi berpotensi untuk diraih sebesar-besarnya 0,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dalam jangka panjang, hal tersebut akan berpengaruh, baik terhadap pola konsumsi maupun produktivitas yang akhirnya dapat memberikan kontribusi yang lebih permanen terhadap ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan upaya efektif dalam pemanfaatan bonus demografi.
Kebijakan dan program perlu disusun untuk mendukung investasi sumber daya manusia (SDM) berdasarkan pendekatan siklus hidup karena setiap manusia akan mengalami fase prenatal, neonatal, infant, early childhood, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Investasi SDM antara lain akan dilakukan melalui perluasan pendidikan menengah menyeluruh, peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi, dan peningkatan keterampilan. Upaya lain dalam mengoptimalkan bonus demografi yaitu peningkatan investasi yang didukung dengan pengembangan produk tabungan, deposito, saham, dan instrumen investasi jangka panjang lainnya.
"Seluruh rencana akan berjalan dengan baik jika didukung dengan stabilitas politik dan ekonomi, sistem perbankan dan investasi yang mumpuni, cakupan jaminan sosial yang menyeluruh dan komprehensif, serta sistem pensiun yang berkesinambungan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
