REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PP Muhammadiyah tidak melarang warganya terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kendati demikian, PP Muhammadiyah menegaskan secara institusi tetap istiqamah tidak terlibat politik praktis. “Kalau ada warga Muhammadiyah dan warga bangsa terlibat dalam parpol (partai politik), itu hak warganya,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai menunaikan Shalat Ied di halaman Bank Indonesia (BI), Jakarta, Rabu (22/8).

Karena itu, ia menegaskan keterlibatan warga Muhammadiyah dalam tim sukses (timses) atau pemenangan adalah bagian hak kewarganegaraan. Namun, ia menekankan hal itu tidak terlibat langsung dengan organisasi.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai representasi Muhammadiyah penting dalam koalisi partai pengusung bakal calon pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Karena itu, koalisi berencana memasukkan Muhammadiyah dalam struktur tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Namun, Haedar menegaskan PP Muhammadiyah berkomitmen tidak akan masuk dalam ranah politik praktis. Ia beralasan, Muhammadiyah ingin tetap menjadi “kartu pengaman” bagi bangsa Indonesia. Menurut dia, apabila seluruh institusi keagamaan berebut kepentingan politik, maka bangsa Indonesia mengalami politisasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika