Selasa 21 Aug 2018 21:08 WIB

Soal Status Bencana Nasional, Ini Kata TGB

status bencana tidak terlalu penting, yang lebih penting kualitas penanganan bencana

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Andi Nur Aminah
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).
Foto: Republika TV/Fian Firatmaja
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGB Zainul Majdi menyampaikan  terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi NTB yang tengah didera musibah.

"Atas nama Pemprov NTB menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Presiden Joko Widodo sudah dua kali meninjau keadaan masyarakat Lombok yang terdampak gempa, dan sekarang adalah kunjungan Wapres RI Jusuf Kalla," ujarnya saat rapat koordinasi penanganan dampak gempa di Kantor Gubernur NTB, Jalan Pejanggik, Kota Mataram, NTB, Selasa (21/8).

photo
Sejumlah warga beraktivitas di dekat puing-puing bangunan di Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/8).

TGB juga meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar musibah yang menimpa NTB segera berakhir. "Kami memohon doa agar rangkaian gempa ini mudah-mudahan bisa segera berakhir," lanjutnya.

Terkait polemik perihal penaikan status bencana, TGB mengungkapkan yang terpenting bukan status, melainkan penanganannya. "Bagi kami warga NTB, status bencana tidak terlalu penting tetapi yang lebih penting kualitas penanganan bencana ini," lanjutnya.

photo
Sejumlah warga Kampung Jejangkadaya melaksanakan doa bersama di Desa Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/8).

Ia berharap penanganan dampak dari gempa dapat dilaksanakan semaksimal mungkin, dan terus dilakukan mulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca: JK Bangkitkan Semangat Korban Gempa Lombok

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berkunjung ke Lombok mengatakan bencana alam yang terjadi di Lombok menjadi kesedihan bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, JK mengajak seluruh warga Lombok untuk bergotong-royong merekonstruksi dengan dibantu oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah memberikan bantuan uang bagi warga yang rumahnya rusak karena gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dana bantuan tersebut diberikan sesuai dengan kerusakan masing-masing rumah. Rumah rusak berat mendapat bantuan sebesar Rp 50 juta, rumah rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement