REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Majelis Syuro PKS Aboe Bakar Alhabsyi membantah adanya surat perjanjian jabatan wakil presiden yang dinilai menjadi jatah PKS usai ditinggal Sandiaga Salahuddin Uno menjadi calon wakil presiden (cawapres). Alhabsyi mengatakan PKS akan mempercayakan sepenuhnya kepada koalisi terkait siapa sosok yang tepat mengisi posisi wakil gubernur DKI Jakarta nantinya.
"Siapa orangnya, ya tergantung pembicaraan. Partai-partai koalisi ini ketok palunya pun nanti ada di tangan pimpinan koalisi, Pak Prabowo itu sendiri," ujarnya, Selasa (21/8).
Selain itu dirinya juga membantah adanya perjanjian bahwa PKS bisa mengisi jabatan DKI-2 jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi kader Partai Gerindra. Ia menilai sulit berambisi seperti itu di tengah koalisi.
"Nggak ada kayak gitu-gitu, enak saja. Jangan fait accompli gitu lah. Kita prinsipnya bersama. Yang namanya politik posisi kekuasaan adalah harapan semua figur politik, tapi berambisius full itu agak sulit di tengah kita berkoalisi," katanya.
Anggota komisi III DPR itu menegaskan, PKS tidak akan mempermasalahkan terkait siapa yang nantinya mengisi jabatan wakil gubernur DKI Jakarta. PKS merasa sudah biasa dijanjikan jabatan seperti itu.
"Kita yakinlah bahwa kesempatan itu mungkin saja diberikan ke PKS, nanti PKS menyiapkan orangnya. Kalau tidak, ya apa boleh buat," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Julianto mengatakan, proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno saat ini belum selesai. Pengisian posisi tersebut masih harus dimusyawarahkan antara Gerindra dan PKS.
"Soal wagub DKI itu belum, karena prosesnya masih butuh waktu lagi. Nanti ada musyawarqh dari Gerindra dan PKS. Tapi mungkin bulan depan lah, prioritas kita sekarang lagi menyelesaikan tim pemenangan (Prabowo-Sandiaga)," katanya usai diskusi publik CSIS di Jakarta, Senin (20/8).
Ferry belum bisa memastikan orang dari parpol mana yang akan mengisi posisi wagub DKI itu. Namun yang pasti posisi tersebut bisa diisi orang dari Gerindra ataupun PKS, tergantung hasil musyawarah Gerindra dan PKS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
