REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Johnny G. Plate menuturkan, isu adanya mahar politik di kubu capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno penting dibandingkan dengan pernyataan blak-blakan Mahfud MD di stasiun televisi swasta. Menurutnya, perlu ada klarifikasi soal isu mahar tersebut.
"Masalah di kubu sebelah itu yang justru penting. Bahwa Pilpres jangan ditandai dengan isu uang dan mahar. Yang besar itu kan isu mahar, di situ juga ada masalah, sumber uangnya dari mana, dari dalam negeri atau luar negeri," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (17/8).
Selain itu, menurut Johnny, isu mahar politik yang ada di kubu Prabowo-Sandiaga itu juga bisa menimbulkan persoalan lainnya. Misalnya soal pencucian uang dan intervensi asing. Dia juga mengaitkan isu mahar politik tersebut dengan kemungkinan adanya intervensi asing.
"Isu intervensi asing juga bisa ada di sana. Uang jangan menjadi fakta dominan dan determinan di Pilpres. Itu isu yang besar untuk publik, untuk bersihnya Pilpres ini. Kalau (pernyataan) Mahfud itu kan masalah internal, sudah selesai kok, kan sudah ada yang definitif (Ma'ruf Amin)," katanya.
Seperti diketahui, terpilihnya Sandiaga Uno sebagai cawapres pendamping Prabowo memunculkan isu baru. Politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut Sandiaga memberikan uang sebesar Rp 500 miliar kepada PKS dan PAN. Namun Sandiaga membantah memberikan mahar tersebut, dan dua partai itu pun membantah telah menerimanya.
"Tidak ada (mahar politik)," tegas Sandiaga di Gedung KPK Jakarta, Selasa (14/8).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD
Sandi memastikan apa yang dilakukannya selama menjadi bakal cawapres mulai dari proses penentuan dari segi perencanaan maupun pembiayaan kampanye dilakukan secara transparan dan terbuka.
Baca juga, Kepada KPK, Sandiaga Bantah Berikan Mahar.
Di sisi lain, dalam tayangan "Indonesia Lawyers Club" (ILC) TVOne, Mahfud membeberkan kronologi dirinya ditunjuk sebagai cawapres Jokowi hingga menjelang deklarasi di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/8) pekan lalu.
Mahfud mengaku telah menyerahkan baju kemeja kepada Istana untuk dipakai saat deklarasi dan berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengaku telah diberikan instruksi oleh pihak Istana terkait teknis saat deklarasi.
Termasuk, Mahfud akan menaiki motor dari Gedung Joang 45 secara berboncengan ketika mendaftar ke KPU. Namun, saat deklarasi digelar, Jokowi mengumumkan KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres. Mahfud di program tersebut juga memaparkan adanya ancaman dari PBNU kepada Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika