REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai pidato Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2018 sarat bermuatan materi kampanye. "Saya menyatakan pidato Ketua MPR tidak etis diucapkan dalam Sidang Paripurna Tahunan MPR RI yang merupakan event kenegaraan, memperingati proklamasi kemerdekaan," kata Mukhammad Misbakhun di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (16/8).
Menurut Misbakhun, pidato yang disampaikan Zulkifli di hadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri, maupun tamu undangan lainnya, sarat dengan terminalogi kampanye yang digunakan untuk mengkritik Pemerintah. Pemerintah, kata dia, telah memberikan penjelasan yang memadai tentang permasalahan yang bangsa Indonesia, baik persoalan nasional maupun persoalan yang terkait dengan kondisi ekonomi internasional.
"Harus ada kebesaran jiwa dari Ketua MPR RI. Jangan manfaatkan lembaga negara dan acara kenegaraan untuk memasukkan materi kampanye," ujarnya.
Misbakhun juga mengimbau Zulkifli untuk berkampanye pada tempat yang tepat, bukan saat memberikan pidato kenegaraan. Ia mengatakan Zulkifli seharusnya ikut turut menunjukkan sikap kenegarawanan di hadapan masyarakat.
"Silakan berkampanye. Akan tetapi, jangan memanfaatkan momentum acara kenegaran. Apalagi, saat ini belum waktunya kampanye," katanya.
Ketua Umum DPP PPP M. Romahurmuziy menilai kritik yang disampaikan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan terkait dengan kondisi ekonomi saat ini menegaskan posisi PAN sebagai partai oposisi pemerintah. "Ya, karena memang itu posisinya sebagai opisisi. Apa yang disampaikan Zulkifli sebagai Ketua MPR RI yang bercita rasa oposan," kata Rommahurmuziy atau Rommy di kompleks parlemen.
Rommy menilai wajar jika isi pidato Zulkifli bernada kritik kepada pemerintahan Jokowi/Jusuf Kalla karena posisi PAN saat ini sebagai opisisi. Menurut dia, Zulkifli mengkritik pemerintah sebagai konsekuensi otomatis karena posisi partai tersebut sudah mengambil oposan dan baru beberapa hari yang lalu kadernya memutuskan dari Kabinet Kerja.
"Silakan publik yang menilai karena masing-masing pihak pemerintah dan oposisi memiliki jurusnya. Jadi, apakah itu etis atau tidak, kembali ke publik karena etika yang menegakkan publik sendiri," katanya.
Rommy menyebutkan mahalnya harga bahan pokok merupakan konsekuensi dari faktor inflasi. Namun, dirinya mengklaim tingkat inflasi masih dalam kendali asumsi APBN 2018. Karena itu, menurut dia, kalau kemudian ada kenaikan harga ketika saat-saat tertentu apakah terkompensasi 1 tahun atau tidak, harus melihat parameter ekonomi itu jangka panjang, bukan sesaat.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan membacakan pidato dalam Sidang Tahunan MPR. Dalam pidatonya, dia menyampaikan aspirasi "emak-emak" kepada Presiden RI Joko Widodo.
Zulkifli mengatakan "emak-emak" di Indonesia menginginkan agar harga kebutuhan pokok lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi. "Bapak Presiden Jokowi, ini titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia agar harga harga terjangkau agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi," kata Zulkifli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika