REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi menggelar rapat terbatas dengan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov NTB di Mushala Pendopo Gubernur NTB, Jalan Pejanggik, Mataram, NTB, Rabu (15/8).
Rapat tersebut untuk membahas sejumlah langkah untuk penanganan pasca gempa, termasuk upaya mempercepat pemulihan para korban terdampak.
Gubernur yang dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) menyampaikan sejumlah arahan. Pertama, meminta seluruh pihak memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan munculnya sejumlah pernyataan yang tidak berdasarkan sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, isu terkait dengan gempa susulan dengan skala yang lebih besar. TGB meminta masyarakat untuk mengikuti informasi yang dikeluarkan oleh BMKG.
"Berikan informasi-informasi yang menenangkan dan tentu kita harus membangun bagaimana mental mereka supaya tidak terus ada pada kondisi kondisi yang labil secara mental," ujar TGB.
Arahan kedua, terkait rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah masyarakat. Meskipun masa tanggap darurat sampai 25 Agustus 2018 mendatang. Namun, rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut jauh lebih penting dan membutuhkan sumber daya yang menunjang proses tersebut.
TGB juga meminta keakuratan data para korban, terutama menyangkut jumlah rumah yang mengalami kerusakan. Ia meminta jajaran BPBD dan Dinas Sosial Provinsi NTB mendata rumah masyarakat terdampak sesuai dengan kondisi di lapangan. Data tersebut, lanjutnya, kemudian dikoordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial kabupaten dan kota terdampak. "Sehingga, data yang masuk betul-betul riil dan bisa dipertanggungjawabkan," lanjutnya.
TGB juga memberikan petunjuk bahwa dalam waktu satu sampai dua minggu ke depan, minimal 10 ribu kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, harus sudah mendapatkan bantuan. "Sesuai arahan presiden, setiap rumah yang rusak berat akan mendapatkan dana Rp 50 juta dan rusak sedang Rp 25 juta," katanya.
Selain itu, sarana-sarana umum, seperti sarana kesehatan dan pendidikan akan segera dilakukan perbaikan. Termasuk pembersihan-pembersihan pusat-pusat kota. "Pasar-pasar dan pertokoan dijadikan prioritas untuk dibersihkan, agar aktivitas ekonomi itu kembali normal," ucap TGB.
TGB juga meminta BPBD, Dinas Sosial, PU dan stakeholders terkait lainnya untuk melakukan penggalangan kepada kelompok masyarakat dan pemuda, sebagai upaya partisipasi mereka membantu pemulihan. Langkah tersebut, ia katakan, menunjukkan kepedulian kepada para korban sehingga para relawan yang datang dari luar daerah tidak merasa sendiri. Namun juga dibantu masyarakat dan pemuda setempat.
"Kemandirian itulah yang ingin dilihat publik, termasuk juga untuk pembersihan tiga Gili dan pantai sepanjang wilayah Senggigi sehingga para wisatawan yang datang juga akan lebih merasa nyaman," ucapnya.
Untuk bantuan, TGB meminta dilakukan manajemen yang baik dan cepat. Bantuan berupa logistik, dia mengatakan, harus didorong lebih cepat ke lokasi supaya tidak menumpuk di posko-posko atau di kantor.
Terakhir, TGB menginstruksikan jajaran terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk selalu mengecek harga-harga barang di pasaran. "Intinya tidak boleh ada kenaikan harga bahan pokok dan bangunan," kata TGB menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika