Senin 13 Aug 2018 15:55 WIB

Kementerian PUPR Prioritaskan Air Bersih untuk Korban Gempa

Kementerian PUPR telah menyediakan 400 tandon air untuk mendistribusikan air bersih.

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Gita Amanda
Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR Achmad Gani Ghazali Akman (kanan) dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga (kanan) meninjau progres pengadaan air bersih dan MCK di Posko Utama Tanjung, Lombok Utara, NTB, Senin (13/8).
Foto: Muhammad Nursyamsyi/REPUBLIKA
Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR Achmad Gani Ghazali Akman (kanan) dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga (kanan) meninjau progres pengadaan air bersih dan MCK di Posko Utama Tanjung, Lombok Utara, NTB, Senin (13/8).

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK UTARA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan pengadaan air bersih bagi warga terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut sangat dibutuhkan para korban gempa.

"Kondisi di sini secara umum rusak berat semua, yang paling dibutuhkan warga itu air bersih," ujar Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR Achmad Gani Ghazali Akman yang didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga di Posko Utama Penanganan Darurat Bencana (PDB) di Lapangan Tanjung, Lombok Utara, NTB, Senin (13/8).

Dia menyebutkan, sejak gempa pada Ahad (29/7), yang melanda sejumlah wilayah di Lombok Timur dan Lombok Utara, Kementerian PUPR telah membuat posko di Sembalun dan Sambelia, Lombok Timur. Bencana yang kembali melanda pada Ahad (5/8), di mana Lombok Utara menjadi wilayah paling parah, Kementerian PUPR juga membuka posko di Lapangan Tanjung, Lombok Utara.

"Dari kemarin kita sudah kirim air bersih dan lebih masif lagi ke depannya," lanjutnya.

Ia menyampaikan, Kementerian PUPR telah menyediakan 400 tandon air yang akan mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi terdampak dengan 14 unit mobil tangki air. "Air bersih ini kan untuk kebutuhan warga memasak, wudhu, itu yang kita prioritaskan," katanya.

Dia melanjutkan, untuk pengadaan MCK mengalami sedikit kendala lantaran banyak warga yang tidak bersedia tanahnya dijadikan tempat dibangunnya MCK. Jalan keluarnya dengan mendirikan MCK di lapangan terbuka.

Gani menambahkan, Kementerian PUPR juga diminta mendirikan puskesmas, masjid, dan sekolah darurat, termasuk rumah sakit darurat di Terminal Tanjung. Ada 140 sampai 150 gedung sarana umum yang harus dibangun. Sementara ini menurut Gani, baru 20 bangunan untuk yang rusak berat.

Kata dia, pembangunan rumah sakit darurat memerlukan waktu sekira dua bulan. Sedangkan sekolah dan puskesmas memerlukan waktu pembangunan sekira dua hingga tiga pekan.

"Kendala kita paling soal barang-barang yang dibawa kan dari jauh-jauh, dari Jakarta, Surabaya, Bali, karena di sini tidak tersedia. Jadi perlu waktu," kata dia menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement