REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Pendidikan dan Kaderisasi, Abdullah Djaidi menegaskan bahwa MUI tidak terlibat politik praktis. Namun, jika ada ulama yang memilih untuk terjun ke politik, dia yakin akan bisa meredam isu Suku Agama Ras Antargolongan (SARA) dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Artinya ulama menjadi bagian daripada pemerintahan nanti itu tidak akan mrmunculkan isu-isu SARA. Tapi secara kelembagaan kita MUI juga kita tidak terlibat dalam politik praktis," ujar Djaidi saat dihubungi Republika.co.id, Senin (13/8).
Menurut dia, dalam setiap agenda demokrasi, MUI selalu menyerahkan kepada setiap pengurus MUI untuk menentukan pilihannya masing-masing. Namun, secara kelembagaan MUI tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.
"Kita menyerahkan kepada masing-masing pribadi kita sebagaimana juga ormas-ormas lain yang tidak berafiliasi dengan partai politik apapaun.Tentunya kita serahkan kepada masing-masing untuk menyalurkan aspirasi politiknya;" ucapnya.
Dalam proses Pilpres kali ini telah muncul dua pasangan calon yang akan berkompetesi hingga 2019 mendatang, yaitu pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Djaidi berharap kedua pasangan itu memiliki niat yang baik untuk membuat Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Menurut dia, kedua pasangan itu harus bisa menciptakan suasana yang adil, jujur, makmur, serta menciptakan keadilan dalam ekonomi, politik, atau dalam bidang hukum.
"Seperti harapan semua rakyat tentunya, baik umat Islam atau bangsa Indonesia kita mengharap siapapun pemimpinnya dapat mewujudkan rasa keadilan, kejujuran dan kemakmuran untuk rakyat dan bangsa Indonesia," kata Ketum Al Irsyad Islamiyah ini.
Sebelumnya, sesuai menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Ahad (12/8) malam, KH Ma’ruf Amin mengatakan tidak akan mundur atau minta dimundurkan dari MUI. Sebab, dalam sebuah organisasi masing-masing memiliki mekanisme tersendiri terkait jabatan.
“Nanti ada mekanisme penyelesaiannya. Ada nanti. Nanti diproses secara organisasi. Tidak minta mundur dan dimundurkan,” kata Ma’ruf kepada wartawan, Ahad (12/8).
Pernyataan Kiai Ma'ruf ini menanggapi sejumlah pihak yang meminta dirinya mundur dari MUI. Hal itu semata-mata agar independensi kedua organisasi tersebut tetap terjaga dan terhindarkan dari politik praktis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika