REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan, organisasi masyarakat (ormas) Islamnya tidak akan masuk ke ranah politik. Dalam hal ini termasuk terlibat jauh pada Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, ormasnya masih tetap di garis sebelumnya. "Kita tidak akan masuk politik praktis kekuasaan. Masalah itu tugas parpol (partai politik), bukan ormas," ujar Haedar seusai Pidato Kebangsaan "Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan yang Berkemajuan Menyongsong Indonesia Emas" di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ahad (12/8).

Menurut Haedar, semua ormas sebenarnya memang harus tetap berada di posisi sesungguhnya. Sebab jika mulai masuk ranah politik, proses perjalanannya akan kacau. Ormas seperti Muhammadiyah lebih baik fokus dalam mengawasi moral kebangsaan.

Seperti diketahui, Indonesia akan mengadakan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Oleh sebab itu, Haedar meminta warga Indonesia terutama Muhammadiyah untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas dan kritis.

Mereka bebas memilih siapapun tapi yang penting dapat menilai sosok yang dipilihnya. Sosok yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, selain pribadi, kronik maupun golongannya.  "Yang pasti mereka yang berkhidmat memajukan bangsa, mereka yang memberi bukan mengambil," tambah dia.

Tak hanya itu, dia juga menggarisbawahi agar memilih sosok yang tidak akan menghalangi misi Muhammadiyah. Dalam hal ini pada aktivitas amal, usaha dan dakwah Muhammadiyah ke depannya.

Selain itu, dia juga meminta pemilih agar tidak mencari justifikasi pilihannya secara berlebihan. Apalagi hal tersebut berkaitan dengan agama, etnik, sara dan argumentasi lainnya. Masyarakat perlu membiasakan diri dengan momen lima tahunan ini dengan jiwa cerdas dan kebersamaan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika