REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengajak warga lintas agama untuk sama-sama memajukan bangsa Indonesia. Hal ini diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir saat memberikan Pidato Kebangsaan "Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan yang Berkemajuan Menyongsong Indonesia Emas" di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ahad (12/8).
"Kita memang sengaja mendesain acara pidato kebangsaan dengan mengundang tokoh lintas agama yang telah dianggap sebagai partner kita dalam ormas keagamaan," kata Haedar seusai Pidato Kebangsaan "Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan yang Berkemajuan Menyongsong Indonesia Emas" di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ahad (12/8).
Haedar mengungkapkan, terdapat sejumlah pesan yang hendak disampaikan dalam kegiatan yang mengundang berbagai tokoh tersebut. Dia ingin semua masyarakat terutama kalangan lintas agama untuk bersatu sehingga dapat saling bertoleransi dalam kehidupan kebangsaan. Lebih dari itu, Muhammadiyah mengajak seluruh kekuatan bangsa agar maju bersama-sama.
"Itu (maju bersama) harus karena kita masih tertinggal dengan usia kita yang sudah 73 tahun," katanya.
Menurut Haedar, ada banyak aspek yang masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Tak hanya dari aspek ekonomi, tapi juga Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang masih belum banyak ternikmati. Untuk itu, dia sangat mengharapkan seluruh elemen masyarakat agar saling menghargai dan berbagi demi tercapainya tujuan tersebut.
"Dan saat diberikan kekuasaan diharapkan bisa saling membantu. Jangan saling menghalang-halangi," katanya.
Dari segi politik kebangsaan, Haedar menjelaskan, kegiatan ini juga dianggap momentum tepat. Dalam hal ini untuk mengedepankan politik di Pemilu dan Pilpres 2019 yang cerdas, berkemajuan dan beradab. Dengan demikian, cita-cita bangsa yang telah diagendakan dapat terealisasi baik ke depannya.
Di sisi lain, Haedar berpendapat, saat ini Indonesia masing mengalami stagnansi dan problematika. Pertumbuhan selama ini memang terus terjadi dan patut dihargai. Namun dia juga mengkhawatirkan aspek lain seperti liberalisasi politik.
"Liberalisasi ini bukan hanya menghasilkan transaksi politik tapi juga melahirkan oligarki politik. Ada sekelompok kecil di dunia politik atau pemerintahan yang menguasai negara. Kalau seperti ini negara enggak lagi berdaulat berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Dengan melihat situasi ini, Haedar menilai wajar apabila seluruh kalangan masyarakat untuk mulai mengintropeksi diri. Seluruh elit harus dapat menilai kondisi bangsa sebenarnya. Dengan demikian dapat melihat apa yang akan dilakukan di masa depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika