REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Berbagai pendekatan dilakukan Joko Widodo kepada orang Minang. Langkah itu dinilai bisa berdampak positif untuk elektabilitas pejawat dalam pemilihan presiden 2019 itu.
Sejak menjabat sebagai presiden pada 2014 lalu, Joko Widodo (Jokowi) tercatat sudah lima kali melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Barat. Tak hanya itu, Jokowi juga mulai menggencarkan pembangunan infrastruktur di Ranah Minang, seperti pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, peresmian KA Bandara Internasional Minangkabau, hingga rencana revitalisasi kawasan Saribu Rumah Gadang.
Sumatra Barat memang merupakan 'zona merah' bagi Jokowi yang kembali mencalonkan diri dalam Pilpres 2019 nanti. Menilik hasil pilpres pada 2014 lalu, pasangan Jokowi-JK kalah telak dengan porsi suara hanya 23 persen.
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, memandang bahwa langkah Jokowi untuk lebih dekat dengan masyarakat Minang diyakini akan memberikan imbas positif bagi pencalonannya dalam pesta demokrasi tahun depan. Masyarakat Sumbar, kata dia, pasti menyadari bahwa sejumlah proyek penting dibangun di era kepemimpinan Jokowi.
"Masyarakat Sumbar tentu punya pertimbangan dalam memilih Presiden dan Wapres. Memang, 2014 lalu, Jokowi mendapat dukungan rendah. Tapi, perhatian Jokowi akhir-akhir ini pada masyarakat Sumbar akan mempengaruhi pilihan masyarakat," kata Asrinaldi, Sabtu (11/8).
Selain itu, Sumatra Barat juga dikenal memiliki basis keanggotaan Muhammadiyah yang kuat. Meski dalam Pilpres 2019 nanti Jokowi menggandeng KH Ma'ruf Amin yang tak lain merupakan Rais Aamm PBNU. Asrinaldi meyakini hal itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap pola pemilihan masyarakat Minang.
"Yang dilihat masyarakat Sumbar tentunya Jokowinya. Walaupun Sumbar mayoritas Muhammadiyah, tapi high politic elite Muhammadiyah tidak mengarahkan anggotanya untuk memilih selain Jokowi," katanya.
Penjelasan Asrinaldi soal ketokohan Jokowi di kalangan Muhammadiyah Sumbar punya alasan khusus. Belakangan, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumbar, Shofwan Karim Elha masuk dalam deretan nama Dewan Penasihat Forum Komunikasi Relawan Pemenangan Jokowi (FKRJ) Sumbar 2019.
Namun, Shofwan tidak menampik hal ini. Menurutnya, Muhammadiyah bukan lembaga negara dan bukan partai politik. Sebagai gerakan keagamaan, kata Shofwan, anggota Muhammadiyah memiliki kebebasan menentukan pilihan dalam memilih pemimpin.
"Ini jalan dakwah dan tidak akan mengganggu keutuhan Muhammadiyah," kata dia.
Republika.co.id merangkum, sejumlah agenda di Sumatra Barat pernah didatangi oleh Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI. Pada 2015 lalu, ia berkunjung ke Sumatra Barat dan Riau untuk meninjau dampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Kemudian, pada April 2016 dirinya berkunjung lagi ke Sumbar untuk membuka Latihan Multilateral Angkatan Laut Komodo 2016.
Tiga bulan setelahnya, pada Juli 2016, Jokowi datang lagi ke Sumbar dengan agenda membagikan bantuan sosial di Kota Padang. Saat itu, Presiden juga mengikuti shalat Idul Fitri 1437 H di Masjid Raya Sumbar.
Kedatangan Jokowi juga tercatat saat Sumbar menjadi tuan rumah Hari Pers Nasinal (HPN) pada Februari 2018. Kemudian pada Mei 2018, Jokowi kembali hadir untuk meresmikan pengoperasian KA BIM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika