REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat antikorupsi Andi Mariattang menilai kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak mengakomodir calon bermasalah sebagai langkah dini untuk menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat. Andi pun setuju dengan kebijakan KPU tersebut dan ia juga yakin seluruh partai politik tidak akan mengambil risiko.
"Saya setuju sebelum maju menjadi caleg (calon legislatif), setiap kader partai politik harus clear latar belakangnya agar masyarakat mampu menilai mereka secara utuh. Saya percaya semua partai tidak akan mengambil risiko mencalonkan figur yang bermasalah," kata Andi Mariattang dalam siaran persnya, Rabu (8/8).
Oleh karena itu, Andi pun percaya, partai yang menaunginya yakni PPP konsisten menjalankan PKPU tersebut. Yakni dalam penyeleksian calon secara internal akan memajukan kader terbaik, dan tidak bermasalah hukum. "Seperti mantan koruptor, terlibat narkoba dan pelaku kejahatan seksual anak," tambahnya.
Dia sendiri menjajal kembali kemampuannya untuk bertarung sebagai caleg DPR RI Dapil Sulsel II. Salah satu jejaknya sebagai penggiat antikorupsi ketika diundang KPK sebagai salah satu pembicara dalam Lokakarya Etika dan Nilai Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah untuk Pencegahan Korupsi, di Bogor tahun 2012 yang lalu.
KPU menjadwalkan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPR RI yang berlangsung pada 8-12 Agustus 2018. Untuk penetapan tersebut KPU akan berpegang pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
