REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, industri konstruksi menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan-II 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,27%.
“Sebagai salah satu Kementerian dengan anggaran terbesar, penyerapan anggaran Kementerian PUPR sebagai belanja pemerintah turut berperan. Oleh karenanya penyerapan diharapkan bisa dilakukan secara merata, tidak menumpuk di akhir tahun sehingga bisa tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%,” kata Basuki dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Kementerian PUPR tahun 2018, di Jakarta, Selasa (7/8).
Rakertas dengan tema “Sigap Membangun Negeri” dihadiri sekitar 550 orang yang terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, para kepala balai dan kepala satuan kerja (satker) Kementerian PUPR dari seluruh Indonesia. Dalam Rakertas juga menghadirkan narasumber yani Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus (Jampidsus) Adi Togarisman dan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Fadli Arif.
Disamping mempercepat realisasi belanja infrastruktur, Basuki juga meminta kepada seluruh balai dan Satker Kementerian PUPR di daerah memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun dengan memperkuat pengawasan, serta mengelola dengan baik aset infrastruktur yang sudah dibangun.
“Balai Kementerian PUPR di daerah tidak hanya sebagai construction manager yang hanya fokus membangun, tetapi juga infrastructure manager. Kepala Balai dan staf wajib mengetahui asset yang dimiliki, kondisi, lokasi dan pemanfaatan aset infrastruktur yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Selain itu, Balai wajib mensupervisi seluruh pekerjaan infrastruktur yang ada di daerah, termasuk yang dikerjakan Pemda, jika ada hal-hal yang belum memenuhi kaidah teknis ke-PU-an,” ujarnya.
Pelaksanaan Anggaran 2019
Basuki mengatakan, pada 2019 Kementerian PUPR mendapatkan tugas tambahan untuk membangun dan merehabilitasi infrastruktur berupa bangunan sekolah, pasar, perguruan tinggi dan pondok pesantren. Hal tersebut sejalan dengan fokus program pemerintah untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia Indonesia.
“Tentu ini adalah kepercayaan yang harus kita jalankan. Untuk itu akan dibentuk unit khusus pengelola program di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Dengan tanggung jawab yang semakin besar tersebut, kita harus mempertajam program agar kapasitas belanja kita meningkat, serta dapat menambah aset yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” tutur Basuki.
Dengan dilakukannya pembangunan fisik oleh Kementerian PUPR, para kepala sekolah dan guru bisa lebih fokus pada kegiatan belajar dan mengajar. Demikian juga dengan pondok pesantren, dimana fakta di lapangan masih banyak ponpes yang sangat tidak layak digunakan untuk sarana mendidik anak-anak. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, seperti dengan Kementerian Perdagangan untuk pembangunan pasar.
Basuki menambahkan, untuk melaksanakan tugas tambahan tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp6,5 triliun yang akan masuk dalam DIPA tahun anggara 2019, sehingga pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2019 sebesar Rp110,73 triliun.
Pada 2019 kebijakan program infrastruktur PUPR juga diarahkan untuk pemerataan hasil pembangunan yang bertujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah, salah satunya melalui peningkatan program padat karya tunai.
Terakhir, dalam pesannya Basuki meminta kepada seluruh Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai untuk dapat berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk prediksi kekeringan dan banjir.
“Pengelolaan air merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR. Saya minta Ditjen SDA mengambil inisiatif bersama BMKG, Basarnas dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk penanganan kekeringan dan antisipasi banjir yang terjadi rutin setiap tahun,” paparnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti saat membuka Rakertas tahun 2018 mengatakan, hingga akhir tahun, target capaian 2018 sebesar 94,16% senilai Rp107,069 triliun dari total anggaran Rp113,71 triliun.
Hingga 6 Agustus 2018, progres keuangan telah mencapai 38,1% atau senilai Rp43,32 triliun dan progres fisiknya sebesar 41,78%. Progres ini sedikit lebih rendah secara persentase dibandingkan progres fisik dan keuangan 2017 yaitu fisik sebesar 45,65% dan keuangan 38,26%.
Ikuti Whatsapp Channel Republika