PKS dan Prabowo di Ambang Pecah Kongsi, Ini Tanda-tandanya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang Istimewa Majelis Syuro PKS yang digelar di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (7/8) malam memutuskan tiga poin penting yang sepertinya akan menentukan masa depan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Tiga keputusan rapat Majelis Syuro PKS menegaskan, kukuhnya partai dakwah itu menginginkan posisi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2019.

Presiden PKS Sohibul Iman membacakan langsung keputusan Sidang Istimewa Majelis Syuro PKS. Sohibul mengatakan, pertama PKS akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan kepemimpinan secara demokratis dan konstitusional pada Pilpres 2019.

"Kedua kami apresiasi, menyetujui dan mengawal hasil rekomendasi Ijtima' Ulama GNPF Ulama yang menetapkan dua paslon capres dan cawapres 2019-2024," kata Sohibul.

Ketiga, lanjut Sohibul, Majelis Syuro PKS memberikan mandat kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) yang merupakan Badan Pekerja Majelis Syuro untuk membangun komunikasi poltik dalam rangka pembentukan koalisi bersama mitra koalisi. Untuk diketahui, DPTP sudah dibentuk denga masa jabatan 2015-2020 akan melakukan komunikasi politik dengan pimpinan partai lainnya dalam pembentukan koalisi.

Kedelapan orang tersebut diantaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Majelis Syuro PKS, Untung Wahono. Selain itu, ada juga Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Suraman Hidayat, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Suharna Surapranata, Presiden PKS Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, dan Bedahara Umum PKS Mahfudz Abdurahman .

"Itu delapan orang Badan Pekerja Majelis Syuro," katanya.

Seusai Sidang Istimewa Majelis Syuro PKS, kepada wartawan Sohibul menegaskan, PKS tidak akan goyah berpegang kepada dua keputusan, yaitu sembilan nama cawapres yang ditentukan pada sidang Majelis Syuro PKS dan rekomendasi Ijtima' GNPF Ulama. Oleh karena itu, ia menegaskan, Salim Segaf Aljufri tidak akan mundur dari posisi bakal cawapres untuk Prabowo.

"Di antara itu ada irisan yaitu Bapak Salim Segaf Al-Jufri. Nah karena ini merupakan keputusan institusi, baik partai maupun GNPF, maka tidak pada tempatnya Pak Salim Segaf Aljufri memilih mundur," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta, Selasa (7/8).

Sohibul juga menilai, Prabowo belum jelasnya dalam hal menentukan cawapres. Ketidakjelasan itulah yang membuat PKS masih membangun komunikasi politik dengan parpol lain.

"Kan Pak Prabowo sampai hari ini cuma pegang bola saja, tapi bolanya nggak dilempar ke mana, belum jelas hari ini. Belum dilempar ke UAS, belom dilempar ke Habib Salim. Disitulah kami terus bangun komunikasi politik," katanya, Selasa.

Sohibul mengingatkan, koalisi parpol bisa buyar bila Prabowo tidak memilih satu dari dua nama cawapres yang direkomendasikan Ijtima' GNPF Ulama, yakni Salim Segaf Aljufri atau Ustaz Abdul Somad. Prabowo sendiri dikabarkan akan memilih cawapresnya pada Rabu (8/8).

"Begitu tidak dipilih hasil ijtima' ulama, maka konstelasi koalisi bukan mengerucut, tapi makin buyar. Nah, di situlah cawapres PKS yang sembilan tentu tetap bisa hidup," kata Sohibul.

Sohibul pun mengungkapkan, poros ketiga masih sangat memungkinkan terjadi baik sekarang atau ketika nanti setelah capres pejawat Joko Widodo (Jokowi) menentukan cawapresnya. "Mungkin ada yang kecewa bisa saja kan? itu sangat memungkinkan," kata Sohibul.

Sejumlah partai, kata Sohibul, memiliki opsi memungkinkan untuk membentuk poros ketiga yaitu PKS, PAN, dan PKB. Namun, ia menilai posisi PKB saat ini cukup sulit diprediksi lantaran masih berada di dalam koalisi pemerintah.

"Terkait poros ketiga secara normatif mungkin saja terjadi, tapi realitas politiklah yang mengantarkan apakah terjadi atau tidak terjadi," katanya.

Menurut Sohibul, PKS bersama Gerindra secara de facto sudah menjalin kerja sama. Kendati demikian kerja sama tersebut harus dituangkan secara de jure dengan mempertimbangkan hasil rapat Majelis Syuro PKS yang sudah mengusulkan sejumlah nama untuk mendampingi Prabowo di 2019. Kendati demikian, PKS masih berharap Prabowo memilih cawapresnya.

"Kan Pak Prabowo sampai hari ini cuma pegang bola saja, tapi bolanya nggak dilempar ke mana, belum jelas hari ini. Belum dilempar ke UAS, belom dilempar ke Habib Salim. Disitulah kami terus bangun komunikasi politik." Presiden PKS Sohibul Iman

Baca juga:

Respons Gerindra

Pada hari Majelis Syuro PKS menggelar sidang istimewa, Prabowo mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan yang tidak diketahui media ini dilaksanakan di kediaman SBY, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/8) siang.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengonfirmasi pertemuan empat mata antara Prabowo dan SBY ini. Seperti diketahui, Demokrat kemungkinan bergabung dengan koalisi Prabowo dengan mengusung cawapres, anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Meski baru belakangan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo, AHY malah punya peluang besar dipilih Prabowo menjadi cawapres. Secara hitung-hitungan politik, cawapres yang diusung PKS dan PAN bisa dibilang 'kalah kelas'.

Berdasarkan raihan kursi DPR, Demokrat paling tinggi dengan 62 kursi (10,19 persen), sementara PAN memiliki 46 kursi (7,6 persen) dan PKS punya 40 kursi (6,7 persen). Elektabilitas AHY berdasarkan survei terakhir Median juga yang tertinggi di angka 7,3 persen. Adapun, cawapres PAN, Zulkifli Hasan elektabilitasnya 1,7 persen dan Salim Segaf dari PKS hanya 0,2 persen.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean pun telah meminta GNPF Ulama untuk tidak memaksakan kehendak agar Prabowo Subianto mengikuti hasil rekomendasi ijtima’ ulama terkait dua nama cawapres. Dua nama, yakni Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad.

"Kami tahu banyak rekomendasi dan usulan yang disampaikan berbagai pihak terutama dari GNPF Ulama, kami hormati itu. Namun kami meminta GNPF jangan memaksakan kehendak dan menekan Prabowo," kata Ferdinand di Jakarta, Selasa (7/8).

Adapun, Fadli Zon membantah, pertemuan antara Prabowo dan SBY membicarakan secara khusus soal cawapres Prabowo. Adapun, Fadli mengklaim, sosok cawapres sudah makin mengerucut sehingga tinggal tunggu waktu yang pas untuk pengumumannya.

Prabowo Subianto kemungkinan akan memutuskan siapa bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Rabu (8/8). Sehingga, pada Kamis (9/8), pasangan calon presiden (capres) dan cawapres koalisi Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS bisa dideklarasikan pada Kamis (9/8).

"Pembicaraan-pembicaraan dengan partai sudah sangat jauh seperti Demokrat, PKS, maupun PAN. Besok malam sudah bisa kami putuskan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di kediaman Prabowo Subianto, jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (7/8).

Pernyataan Fadli itu keluar sebelum Majelis Syuro PKS mengeluarkan tiga poin keputusan. Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani setelah mengetahui hasil keputusan Majelis Syuro PKS, tetap yakin akan ada titik temu untuk mengakomodir keinginan PKS dalam koalisi Prabowo.

"Saya kira apa yang menjadi keputusan majelis syuro hari ini ya kita hormati. Insya Allah, pasti ada titik temu," ujar Muzani seusai rapat internal dengan Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta, Selasa (7/8).

Muzani juga meyakini PKS tetap dalam koalisi Prabowo dan tidak akan berpindah koalisi. Menurutnya, komunikasi yang terjalin antara PKS dan Partai Gerindra juga sudah sangat intensif.

"Hubungan kita dengan PKS sudah begitu dalam, begitu jauh, saya kira insya Allah tidak," katanya.

Muzani menegakan, Prabowo tetap menginginkan PKS berada di koalisi siapa pun nanti cawapres yang dipilih. Tetapi, Muzani juga mengingatkan, tanpa PKS pun, Gerindra tetap biza mencalonkan Prabowo dengan pasangan cawapresnya, meski hanya berkoalisi dengan satu partai.

"Dengan Demokrat cukup, dengan PAN cukup, dengan PKS saja cukup. Tetapi kita tetap Pak Prabowo berharap bisa bareng-bareng karana kita sejak awal adalah sama-sama berada di luar pemerintahan," kata Muzani.