REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Permasalahan pencemaran sumber air akibat sampah domestik memang membutuhkan komitmen serius. Dari Pemkab Sleman, Bupati Sleman, Sri Purnomo mengaku akan terus menambah jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Ia menuturkan, tahun ini Pemkab Sleman telah membangun 1.497 unit IPAL individu yang tersebar di delapan kecamatan. Ini menambah pembangunan 124 IPAL komunal yang ada di 14 kecamatan tahun lalu.
"Sedangkan, pada 2018 akan dibangun tujuh unit Ipal komunal lagi di tujuh kecamatan," kata Sri saat CIty Alliance Meeting di Kantor Setda Kabupaten Sleman.
Untuk meminimalisir pembuangan sampah rumah tangga, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman disebut telah melayani 2.765 pelanggan. Serta, memberkan pelayanan penyambungan jaringan air limbah terpusat.
Sri mengklaim, 88,7 persen masyarakat Kabupaten Sleman sudah mendapatkan air minum dan air bersih dari sumber yang terlindungi. Dari jumlah itu, sejumlah 28,92 persen mendapat layanan penyediaan air minum perpipaan.
Tahun lalu, jumlah KK yang mendapat sanitasi layak disebut sudah mencapai 96,07 persen atau 311.919 kepala keluarga. Tapi, angka itu hanya mengalami peningkatan setidaknya 12,61 persen dari 2015.
Pasalnya, dari kondisi itu, masih terdapat 12.767 kepala keluarga yang masih menggunakan jamban tidak aman. Namun, Sri menekankan kalau Pemkab Sleman terus melakukan usaha-usaha untuk meminimalisir angka itu.
"Pemkab Sleman menargetkan pada 2019 angka ini dapat diminimalisir," ujar Sri.
Meski begitu, sejak 2016, Pemkab Sleman telah menggandeng Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA) Indonesia. Kerja sama dijalin dalam meminimalkan kawasan kumuh dan memenuhi akses sanitasi layak.
Saat City Alliance Meeting, turut hadir Direktur Pengembangan PLP Ditjen Cipta Karya, Dodi Krispratmadi. Ia berharap, terbentuknya aliansi internasional memiliki kekuatan lebih dalam mengatasi permasalahan sanitasi.
Terutama, dalam penerapan sanitasi yang teringerasi dalam perenanaan kota yang berkelanjutan. Dodi turut mengucapkan selamat kepada Bupati Sleman, Sri Purnomo, yang terpilih sebagai ketua pertama City Alliance.
"Sangat besar harapan kami kabupaten/kota yang tergabung dalam City Alliance bisa meningkatkan pengelolaan sanitasi secara berkelanjutan, sehingga menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain dalam pengelolaan sanitasinya," kata Dodi.
Ia mengingatkan, pemerintah pada 2015 sudah menetapkan Perpres Nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN itu mengamanatkan pencapaian-pencapaian sejumlah target.
Mulai 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh, sampai 100 persen akses sanitasi pada 2019. Artinya, tinggal satu tahun kurang untuk dapat mewujudkan target-target itu.
"Untuk pemenuhan target akses sanitasi 100 persne, peran dan komitmen Pemda selaku pelaksana pengelolaan sektor sanitasi sangat diharapkan untuk memastikan seluruh warganya mendapatkan akses sanitas," ujar Dodi.
Karenanya, ia mengapresiasi Kabupaten Sleman yang jadi komando City Alliance Meeting. Terlebih, kegiatan turut dihadiri perwakilan-perwakilan negara-negara tetangga seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina dan Vietnam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika