REPUBLIKA.CO.ID, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada April hingga Juli 2018 menggelar survei terhadap 145 ahli politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam di 11 provinsi. Mereka meneliti soal isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) jelang pemilu serentak pada 2019.

Hasil survei LIPI menunjukkan, bahwa isu SARA menjadi besar karena dikapitalisasi dan dimanipulasi elite politik. Padahal, isu SARA sebenarnya tidak signifikan terjadi di tingkat akar rumput.

"Isu SARA terjadi di Pilkada DKI karena kecenderungan manipulasi dan dikapitalisasi elite politik," ujar peneliti LIPI Syarif Hidayat dalam penjelasan hasil survei LIPI di Jakarta, Selasa (7/8).

Syarif menerangkan, dari survei ahli yang dilakukan tim peneliti LIPI itu diketahui bahwa tindakan persekusi yang belakangan marak terjadi di masyarakat mayoritas disebabkan penyebaran berita hoaks (92,4 persen), ujaran kebencian (90,4 persen), radikalisme (84,2 persen), kesenjangan sosial (75,2 persen), dan perasaan terancam oleh orang atau kelompok lain (71,1 persen). Sedangkan aspek relijiusitas (67,6 persen) dan ketidakpercayaan antarkelompok/suku/agama/ras (67,6 persen).

Persentase itu, menurut Syarif, menunjukkan bahwa isu SARA tidak begitu signifikan terjadi di tingkat akar rumput melainkan hanya merupakan isu yang dipolitisasi para elite politik. Syarif mengatakan, solusi mengatasi berkembangnya isu SARA adalah dengan mengelola dan mengendalikan perilaku elite politik.

Tim Peneliti Politik LIPI menyimpulkan, politisasi isu SARA dan identitas memiliki potensi besar menghambat Pemilu 2019 mendatang. "23,6 persen dari para ahli berpendapat salah satu hal yang akan mempengaruhi demokrasi di Indonesia adalah politisasi SARA dan identitas," kata kordinator survei ahli LIPI Esty Ekawati.

Berdasarkan survei yang dilakukan, ada beberapa hal yang menurut para ahli bisa menghambat proses demokrasi di Indonesia. Selain yang pertama adalah politisasi SARA dan identitas, ada pula konflik horizontal antar pendukung pasangan calon sebesar 12,3 persen, dan gangguan keamanan 10,4 persen.

Peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris mengajak seluruh pihak mengimbau elite politik kembali ke jalan yang benar dengan tidak mempolitisasi SARA demi kepentingan jangka pendek. "Politisasi SARA dampaknya sangat besar. Jangan mudah melakukan manipulasi dan politisasi yang mengatasnamakan SARA, ini akan mengakibatkan konflik horizontal," kata Syamsuddin Haris.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari telah mengingatkan, isu SARA menjadi isu yang harus diperhatikan dalam Pilpres 2019. Sebab, Qodari yakin, isu ini akan digunakan berbagai pihak untuk mengusung diri maupun menjatuhkan pihak lain, baik secara konvesional maupun melalui media sosial.

Menurut Qodari, isu SARA sebenarnya bukanlah hal baru dalam ajang pemilihan umum. Pada 2014, isu sudah mulai muncul dan bahkan merebak sampai di Amerika Serikat.

"Isu identitas sudah muncul pada Pilpres Amerika terakhir," ucapnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, pada Rabu (7/3).

Menurut Qodari, isu SARA akan menimbulkan dampak berbahaya dan bersifat jangka panjang. Masyarakat akan mudah terbelah karena politik SARA. Dampak ini sudah terlihat nyata sejak Pilkada DKI Jakarta pada 2017 hingga saat ini.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menyarankan partai politik tidak menggunakan isu SARA dalam Pilpres 2019. Menurutnya sudah saatnya capres dan cawapres dipilih karena kualitas dan program kerja.

"Harusnya para partai deklarasi menolak segala bentuk kampanye yang mempertentangkan perbedaan etnis di antara kita," ujar Emrus di Jakarta, Selasa (4/7).

Ia berpendapat selama ini belum ada keinginan partai menolak dengan tegas digunakannya isu SARA, apalagi saat partai dan pasangan calon diuntungkan akan cenderung membiarkan. Menurut Emrus, seharusnya partai yang diuntungkan muncul ke permukaan dan dengan tegas menyatakan tidak mau menang karena isu SARA.

"Kalau diserang dari sudut SARA atau agama bisa teriak, kalau diuntungkan harus maju juga. Seringkali ada pembiaran karena menguntungkan," kata Emrus.

Menurut dia, memilih pasangan capres dan cawapres karena hanya melihat dari sisi kesukuan pun sudah saatnya diakhiri. Karena, cara memilih seperti itu akan mengabaikan kualitas dan program kerja setiap pasangan calon.

"Saya pikir harus kita sudahi masih terkotakkan suku dan agama. Sulit untuk maju dan akan menjadi tirai penutup untuk program," katanya.

[video] Waspadai Isu SARA di Tahun Politik

Opini Jokowi dan JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali mengingatkan masyarakat agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan yang selama ini menjadi landasan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Persatuan tersebut diharap tidak retak dengan maraknya isu SARA menjelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan 2018 dan 2019.

Jokowi berharap masyarakat tetap rukun meskipun akan ada pemilihan kepala daerah mulai dari bupati, wali kota, dan gubernur. Pemilihan umum pun kembali dilaksanakan tahun depan saat pemilihan legislatif dan Presiden.

"Jangan kita yang sudah rukun, bersaudara, baik seperti ini kemudian gara-gara urusan pilihan yang lima tahun sekali (retak), rugi besar bangsa ini kalau kita retak, kalau kita pecah hanya gara-gara pilkada dan pilpres. Ndak mau saya, terlalu besar ongkosnya," ujar Jokowi Rabu (9/5).

Dia menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang besar dengan jumlah penduduk mencapai 263 juta yang hidup di 17 ribu pulau. Bahasa, budaya,suku, ras, agama, adat, dan tradisi yang berbeda-beda harus dijadikan sebuah anugerah bagi rakyat Indonesia yang harus disyukuri.

Jokowi menyayangkan jika isu SARA memecah belah masyarakat Indonesia. Padahal, elite politik negara lain selalu mencontoh kerukunan dalam keberagaman di Indonesia.

Jokowi menyebut, seorang Syekh Imam Besar Al Azhar dan Imam Besar Masjidil Haram yang datang ke Indonesia beberapa waktu lalu telah menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang mampu menjaga kerukunan. Dengan kepercayaan dari negara lain terhadap Indonesia, Jokowi berhatap agar rakyat tidak termakan dengan isu-isu politik karena kadang-kadang politik itu jahat.

"Pemerintah lain saja menjadikan Indonesia sebagai contoh. Kok kita masih usreg, itu bahasa Indonesia, ya ruwet sendiri. Orang luar melihat kita bagus tapi kita di dalam masih seperti ini," ujar Jokowi.

Adapun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, saat ini terjadi perubahan pola kampanye untuk menggaet suara dalam pemilihan umum (pemilu). Kini, menggaet suara untuk pemilu tidak hanya memobilisasi suara di lapangan saja namun juga menggunakan berbagai macam isu, salah satunya isu SARA.

"Isu SARA terjadi dimana saja, isu apa saja yang bisa dipertentangkan karena sekarang orang kampanye umumnya dengan isu lewat dunia maya, media sosial, dan sebagainya," ujar Jusuf Kalla dikantornya, Rabu (27/12).

Menurut Jusuf Kalla, isu SARA dalam politik tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain. Dia mencontohkan, isu SARA juga dimunculkan dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

"Isu pertentangan ideologi, SARA tak hanya di Indonesia, di Amerika Serikat kemarin isu yang paling banyak isu Islam, isu Meksiko oleh (Donald) Trump sehingga dia menang, jadi bukan hanya Indonesia, di mana-mana kampanye terjadi," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan, kemunculan isu-isu SARA dalam kampanye politik ini semakin terkesan memanas karena dipertentangkan oleh masyarakat dalam media sosial. "Apa yang bisa dipertentangkan di medsos itu dikampanyekan orang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika