REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Diskusi media bertajuk Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat apresiasi.
Informasi akurat mengenai berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia kepada publik perlu mendapat tempat sebagai informasi penting masyarakat.
"Pemerintah wajib membanjiri publik dengan informasi terhadap apa yang sudah dilakukan dan direncanakan. Dengan adanya FMB9 itu amat baik dalam arena saling memberi informasi," ujar Guru Besar Ilmu Komunikasi UI Prof Ibnu Hamad, di Jakarta, Sabtu (4/8).
Menurut Hamad, dengan adanya penyampaian informasi yang akurat dan valid, seperti penyelenggaraan FMB9, nantinya masyarakat akan memilah sendiri kebenaran yang akan diikutinya.
"Kadang-kadang pemerintah sudah memberikan pernyataan pun ada tandinganya. Apalagi pemerintah tidak punya pernyataan atau tak punya pemberitaan," ucap Hamad.
Hamad mengatakan, rutinnya pelaksanaa FMB9 yang dengan menghadirkan kalangan penyelenggara pemerintahan, akademisi, praktisi maupun ahli dapat menjadi upaya memberangus atau setidaknya perlawanan terhadap masifnya informasi tak benar (hoax) di publik.
Hamad menganggap, FMB9 menjadi bentuk kekinian dalam menyampaikan informasi di publik yang nantinya bisa tetap diteruskan polanya sehingga juga menjadi alat perlawanan kabar hoax.
"Yang penting sekarang hadir dulu informasinya. Nanti pada waktunya, mungkin, ketika ada informasi (hoax), sifatnya menandingi, dalam ketiadaan isu FMB9 menjadi trendsetter, kan gitu," ujar Hamad.
Hamad menuturkan, metode penyelenggaraan FMB9 seperti yang dilakukan saat ini dapat dikategorikan telah bagus. Kendati begitu, kata Hamad, tetap penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap ajang FMB9.
Apalagi pelaksanaan FMB9 sudah ditunjang dengan media sosial yang kini amat berkembang. Sehingga dengan begitu informasi yang disampaikan dapat menjangkau secara plural, hingga pedesaan, bukan hanya di kota besar.
"Jadi maksud saya dari sudut GPR (Government Public Relation) FMB bisa menjadi medium GPR," ucap Hamad.
Hamad mengimbau, apapun informasi yang berkaitan dengan program, rencana dan kebijakan pemerintah agar sebaiknya segera dibahas pada FMB9 dengan fakta dan aktual. Sebab, fakfa dan aktual menjadi kunci guna memberantas beragam tuduhan buruk.
FMB9 telah dilaksanakan secara rutin setiap pekan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kementerian Kominfo memfasilitasi penyelenggaraannya dengan mengundang pemerintah dan ahli.
Berbagai isu aktual telah dibahas dalam FMB9 mulai dari ekonomi, sosial, pembangunan, politik, hukum, budaya dan lainnya dari pembicara sesuai kompetensinya guna akurasi informasi.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, FMB9 menjadi forum untuk meluruskan informasi hoax yang sering mencuat di kehidupan sosial masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
