REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Idrus Marham memproyeksikan angka kemiskinan bisa ditekan lebih rendah lagi hingga 9,3 persen. Hal itu dengan syarat jika program-program pemerintah dilaksanakan secara efektif, produktif, dan selektif.
"Ke depan kami berkomitmen dan memiliki pemahaman bersama bahwa program yang ada sekarang ini, apakah itu PKH, Rastra, KIS, KIP kalau dilakukan secara efektif, produktif dan selektif kita proyeksikan bisa menekan angka kemiskinan menjadi 9,3 persen," kata Mensos saat memimpin rapat koordinasi terkait penyaluran bantuan sosial dengan pejabat di Kemensos dan para pimpinan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bulog, Jumat (3/8).
Mensos mengatakan dalam upaya mencapai target penurunan kemiskinan tersebut maka peserta rapat menyepakati bahwa semuanya siap melaksanakan perannya yang terbaik. "Kami sepakat, Himbara siap, Bulog juga siap melakukan upaya dalam menyalurkan rastra yang berkualitas baik," katanya.
Untuk pemerataan bansos hingga daerah-daerah yang terpencil, menurut dia, secara konspetual sudah dilakukann pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat Nawa Cita, yaitu membangun dari pinggiran. "Sudah dari pinggir dalam arti daerah terpencil, dari pinggir berarti status ekonominya kurang, yaitu orang miskin, yang pendidikannya belum maju bukan hanya secara fisik saja. Ini kita sudah lakukan," ujar Idrus.
Untuk memperluas jangkauan bansos tersebut, menurut dia, akan melibatkan pihak-pihak, seperti TNI dan Polri, misalnya di daerah Papua. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen per Maret 2018 dibandingkan per September 2017 (26,58 juta orang atau 10,12 persen).
Persentase angka kemiskinan sebesar 9,82 persen per Maret 2018 tersebut, merupakan angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Capaian itu, menurut BPS, disebabkan antara lain bantuan sosial meningkat 87,6 persen, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (Rastra) yang ada di Kementerian Sosial. Jumlah penerima PKH pada 2017 sebanyak enam juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkat hingga 10 juta KPM pada 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
