REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan pernyataan Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin terkait sikap abstain PKS. Fahri menilai, pernyataan tersebut akan berdampak negatif terhadap peluang sembilan kader PKS terpilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) oleh kubu Prabowo Subianto.

"Berat (kader PKS akan dipilih jadi cawapres-- Red) karena ada komunikasi yang buruk," kata Fahri kepada Republika, Kamis (2/8). Fahri menegaskan, partai politik (parpol) dilarang abstain berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Semua partai menurut aturan itu harus terlibat dalam pencalonan capres dan cawapres.

Meski Suhud sudah mengklarifikasi bahwa opsi abstain PKS merupakan pernyataan pribadinya, Fahri menilai komentar Suhud telanjur menimbulkan persepsi negatif bagi publik. Fahri bahkan menyebut negosiasi yang saat ini dilakukan PKS dan partai koalisi berpeluang gagal.

Menurut dia, Prabowo akan lebih longgar dalam memilih pendampingnya jika PKS tetap menyodorkan sembilan kader PKS yang diusulkan Majelis Syuro. Namun, setelah adanya rekomendasi dari Ijtima Ulama GNPF yang mendorong Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri sebagai bakal cawapres, kondisi ini dinilainya dapat semakin menimbulkan tekanan terhadap Prabowo.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin telah mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut PKS membuka opsi abstain pada Pemilu 2019. Ia menegaskan, pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadinya dan tak mewakili sikap partai.

"Soal berita PKS abstain yang lagi heboh sekarang, saya ingin menyatakan itu pernyataan pribadi saya. Bukan merupakan keputusan resmi partai," kata Suhud melalui pesan singkat, Kamis (2/8).

Politikus PKS lainnya, Mahfudz Siddiq, berharap semua kader PKS juga berhati-hati dalam melontarkan pernyataan di depan publik. Jangan sampai pernyataan yang keluar dapat menurunkan elektabilitas partai. Para petinggi PKS, Mahfudz menyarankan, sebaiknya menjalin komunikasi internal secara tertutup. Semua pihak disarankan menyerahkan semua hal kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai pemimpin tertinggi partai.

Prabowo sebagai kandidat capres dinilai bisa menanggapi negatif pernyataan Suhud. Bukan tidak mungkin PKS tak akan mendapatkan posisi cawapres. Selain itu, komentar Suhud juga dianggap dapat menimbulkan persepsi di publik bahwa PKS haus akan kekuasaan. "Orang akan melihat PKS kok sangat ngoyo. Sementara Pak Prabowo sudah juga bertemu PKS dan pimpinan-pimpinan partai koalisi," ujarnya.

Jalan tengah

Koalisi Merah Putih memang terlihat belum solid menjelang pembukaan pendaftaran capres dan cawapres untuk Pilpres 2019. Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan akan mengumumkan secara resmi pasangan capres-cawapres Senin (6/8).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, PAN akan menggelar rapat kerja nasional pada 5-6 Agustus di Jakarta. "Agendanya membahas persiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019," kata Zulkifli setelah menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar di hadapan ratusan mahasiswa Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah, Malang, Kemarin.

Menurut Zulkifli, setelah rakernas tersebut, PAN akan mengumumkan secara resmi siapa figur capres dan cawapres yang diusung PAN. "Itulah sikap resmi PAN," katanya. Ketika ditanya soal kandidat cawapres yang akan diusulkan PAN, Zulkifli melontarkan jawaban diplomatis. Menurut dia, setiap partai pasti mengusulkan kadernya untuk menjadi cawapres.

Zulkifli berharap partai koalisi bisa melakukan musyawarah dengan baik. Namun, jika musyawarah tak bisa melahirkan kesepakatan, Zulkifli menilai penentuan cawapres sebaiknya diserahkan kepada Prabowo yang selama ini menjadi sosok kuat sebagai bakal capres.

Diapun membantah pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengatakan bahwa PAN tidak akan mengusulkan kadernya untuk menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Dia lagi-lagi menegaskan setiap partai politik ingin kadernya yang maju sebagai bakal cawapres.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengusulkan tiga nama di luar nonpartai jika kadernya tak di pilih sebagai cawapres oleh Prabowo. Tiga nama tersebut di antaranya Ustaz Abdul Somad (UAS), Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. "Kalau kader kami tak dipilih, kami sarankan Pak Prabowo mengambil nama di luar partai. Masih ada Anies, Pak Gatot, dan Ustaz Abdul Somad," kata dia saat dihubungi Republika, Kamis (2/8).

Secara prinsip, ia mengatakan, PAN masih mendukung Ketua Umum Zulklfli Hasan mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2019. Namun, masuknya Partai Demokrat sebagai koalisi dapat mengubah konstelasi politik. n febrianto adi saputro/bayu adji p/dedy darmawan nasution/antara ed: satria kartika yudha

Ikuti Whatsapp Channel Republika