REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyangkan pernyataan Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin terkait peluang sikap abstain PKS. Fahri menilai, hal itu akan berdampak negatif pada peluang PKS untuk mengusung cawapres.
“Berat (kader PKS akan dipilih jadi cawapres) karena komunikasi yang buruk,” kata Fahri kepada Republika.co.id, Kamis (2/8).
Suhud sebelumnya menyatakan PKS akan menempuh sikap abstain di ajang Pilpres 2019 jika situasi tidak memungkinkan. Pernyataan tersebut berkaitan erat dengan sikap Prabowo yang belum menentukan pendampingnya sebagai capres.
Fahri mengatakan, opsi itu tidak dimungkinkan oleh undang-undang. Sebab, semua partai harus terlibat pencalonan capres-cawapres.
“Saya kira sekarang jubir-jubir PKS itu tidak berkelas. Jadi PKS tidak punya negosiator juga tidak punya jubir (yang bagus). Jadi tidak paham hukum dan tidak paham publik. Akhirnya rusak," tutur Fahri.
Kendati Suhud telah menegaskan pernyataan abstain itu berasal dari opini pribadi, persepsi publik terlanjut negatif. Hal itu menimbulkan kesan PKS yang penuh ambisi.
Alhasil, banyak stigma negatif yang melekat pada PKS akibat kegagalan diri dalam dunia perpolitikan. Fahri menilai, hal tersebut merupakan kesalahan fatal.
“Saya dipecat (dari PKS) karena mengucapkan kata yang dianggap salah oleh pimpinan,” kata dia.
Bukan tidak mungkin negosiasi yang sedang berlangsung gagal. Akibatnya, seluruh kader PKS yang disodorkan namanya tidak dipilih oleh Prabowo. Apalagi, kata Fahri, kader yang diusung mengerucut kepada satu nama yakni Salim Segaf Al-Jufri yang menjabat sebagai sebagai Ketua Dewan Majelis Syuro PKS.
Menurut Fahri, sebetulnya Prabowo akan lebih longgar memilih sembilan kader PKS yang diusulkan Dewan Majelis Syuro. Namun, akibat situasi saat ini yang semakin mengerucut (pascaadanya rekomendasi GNPF), hal itu menimbulkan tekanan kepada Prabowo.
“Suka main mutlak-mutlakan akhirnya negosiasi gagal,” tutur dia.
Sebelumnya, Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin mengaku pembahasan mengenai cawapres yang diusung PKS, PAN, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat belum menemui kesepakatan. Terkait hal tersebut Suhud mengatakan PKS membuka opsi abstain pada pemilu 2019 mendatang.
"(Abstain) itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan. Tapi itu tergantung pembahasan pimpinan DPP dan Majelis Syuro. Kira-kira sikap resmi PKS itu seperti apa ketika ada nama lain yang diusulkan," kata Suhud, Rabu (1/8).
Selain itu Suhud juga mengungkapkan bahwa PKS sampai saat ini masih menunggu keputusan soal cawapres yang dipilih oleh Prabowo. PKS juga tetap berpegang kepada putusan Majelis Syuro yang mengajukan sembilan kader PKS sebagai cawapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika