REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Febrianto A Saputro, Fauziah Mursid
Masuknya Partai Demokrat dalam koalisi Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai capres membuat dinamika politik makin sulit ditebak. Hal ini terutama terkait pemilihan bakal calon wakil presiden Prabowo, yang kini terbuka untuk calon Demokrat.
Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terus digadang-gadang sebagai cawapres Demokrat. Sementara, PKS pun menginginkan posisi pendamping Prabowo tersebut. PKS bahkan sudah menjaring nama-nama bakal cawapres.
Kini, PKS masih menunggu keputusan Prabowo Subianto perihal bakal calon wakil presiden pendampingnya. Sampai dengan saat ini, ketua umum Partai Gerindra itu belum memutuskan pasangan menjelang pendaftaran pemilihan presiden mendatang.
Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal mengatakan, Forum Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa beberapa waktu lalu menjadi pegangan PKS. Forum itu merekomendasikan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri menjadi satu dari dua sosok yang diusulkan mendampingi Prabowo.
Sosok lain adalah pendakwah Ustaz Abdul Somad. Namun, Abdul Somad sudah menyatakan tidak berminat untuk turut serta dalam pilpres. Satu nama lain di luar rekomendasi forum adalah Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Masih ngobrol-ngobrol dulu," ujar Mustafa kepada wartawan di Kemang, Jakarta, Rabu (1/8) malam.
Perihal kemungkinan PKS abstain dalam pilpres seperti terekam dalam sejumlah pemberitaan, Mustafa tidak memberikan jawaban lugas. "Pokoknya, PKS memegang teguh, menjunjung tinggi rekomendasi Forum Ijtima Ulama. Sudah, itu saja. Kita bersama umat, bersama ulama, bersama rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia yang lebih baik," katanya.
Opsi abstain yang diapungkan salah satu petinggi PKS merupakan perkembangan terkini dari dinamika menjelang pembukaan pendaftaran bacapres dan bacawapres 2019-2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran pada 4 Agustus 2018. Penutupan akan berlangsung pada 10 Agustus 2018.
Opsi PKS itu mungkin diambil karena pembahasan perihal bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di internal koalisi belum juga mencapai titik temu. "Itu tergantung pembahasan pimpinan dewan pimpinan pusat (DPP) dan majelis syura, kira-kira sikap resmi PKS itu seperti apa ketika ada nama lain yang diusulkan," ujar Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin di Jakarta, kemarin.
Menurut Suhud, sampai dengan saat ini, PKS masih menunggu keputusan perihal bacawapres yang dipilih Prabowo. PKS juga tetap berpegang pada putusan Majelis Syura PKS yang mengajukan sembilan kader terbaik partai sebagai bacawapres.
Salah satu di antaranya adalah Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri. Salim Segaf merupakan satu dari dua nama yang masuk dalam rekomendasi Forum Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa beberapa waktu lalu. Nama lain, yakni Ustaz Abdul Somad, sudah menyatakan tidak berminat untuk turut serta dalam pilpres.
Lebih lanjut, dia menilai Prabowo melakukan blunder jika tidak memilih bacawapres dari PKS, mengingat proses komunikasi politik antara Gerindra dan PKS sudah lama terjalin. Kesepakatan itu juga meliputi koalisi kedua partai dalam pemilihan gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, pada Selasa (31/7) malam, petinggi koalisi Prabowo bertemu di kediaman milik pengusaha Maher Algadri. Selepas pertemuan, Prabowo mengklaim PKS dan PAN berbesar hati dan gembira dengan keputusan Partai Demokrat bergabung. Setelah itu, akan ada pertemuan lanjutan di tingkat sekretaris jenderal untuk membahas detail-detail koalisi.
Pertemuan tingkat pimpinan parpol juga akan digelar untuk memutuskan bacawapres pendamping Prabowo. Semua menunggu tuntasnya proses di internal masing-masing parpol.
Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menuturkan, aspek dana tidak menjadi pertimbangan utama Prabowo dalam menentukan cawapres. Ada dua hal utama yang ia lihat menjadi pertimbangan utama. "Aspek yang paling menentukan adalah keinginan rakyat. Siapa yang paling diinginkan rakyat menjadi cawapres, itu yang dipilih," kata dia, Rabu (1/8).
Kedua, lanjut Andre, sosok tersebut diterima oleh mitra koalisi partai yang lain. Artinya, tokoh ini harus betul-betul diterima oleh mitra koalisi.
Andre mengakui, dana memang penting untuk bertarung dalam pilpres. Namun, kader ataupun simpatisan Gerindra sudah terbiasa bergotong royong melakukan urunan untuk membantu pemenangan partai. Bahkan, jika sosok bacawapres itu memiliki elektabilitas tinggi, masyarakat pun bersedia menanggung pembiayaan alat peraga kampanye.
Ikuti Whatsapp Channel Republika