REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengisyaratkan belum berencana mengajak PKS untuk bergabung dalam koalisi Joko Widodo. Itu setelah munculnya opsi abstain PKS dalam Pemilihan Presiden 2019 lantaran belum sepakatnya dengan nama cawapres untuk Prabowo.
Hasto menyebut setiap partai memiliki strategi sendiri. Pun halnya dengan opsi abstain tersebut menurutnya bisa jadi menjadi bagian dari strategi partai.
"Setiap partai punya strategi, ada yang pakai strategi abstain, tapi saya pikir itu hanya bagian dari strategi sendiri," ujar Hasto saat ditemui di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (1/8).
Sebab menurut Hasto, setiap partai akan mempunyai sikap untuk mendukung siapa calon presiden maupun calon wakil presiden. Namun demikian, ia enggan mengomentari lebih jauh opsi abstain PKS tersebut.
"Saya pikir setiap partai akan punya sikap terhadap siapa yang akan didukung siapa capres dan cawapres. Sekali lagi kami tidak mencampuri rumah tangga parpol lain," ujar Hasto.
Sebelumnya, opsi abstain PKS dalam Pilpres 2019 disampaikan oleh Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin. Kemungkinan sikap itu diambil jika kader PKS tidak dipilih menjadi calon wakil presiden oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"(Abstain) itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan. Tapi itu tergantung pembahasan pimpinan DPP dan Majelis Syuro. Kira-kira sikap resmi PKS itu seperti apa ketika ada nama lain yang diusulkan," kata Suhud saat dihubungi wartawan, Rabu (1/8).
Suhud mengungkap PKS masih menunggu keputusan soal cawapres yang dipilih oleh Prabowo. PKS juga tetap berpegang kepada putusan Majelis Syuro yang mengajukan 9 kader PKS sebagai cawapres. Apalagi satu dari 9 nama kader itu masuk dalam rekomendasi forum ijtima ulama GNPF yakni Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri. "Itu kan bagian yang PKS perjuangkan untuk dibahas di dalam pembicaraan koalisi," kata Suhud.
"Kami masih menunggu keputusan Pak Prabowo kemana. Siapa yang dipilih. Karena kan bisa saja keputusannya itu tidak mengambil dari 9 itu kan. Nah berarti ketika nama lain yang keluar kami akan membawa kembali ke DPP dan Majelis Syuro," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika