REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria membantah bahwa ada kesepakatan antara partainya dan PKS bahwa bakal calon wakil presiden (cawapres) diberikan kepada PKS. Hingga saat ini, menurut dia, belum ada kesepakatan terkait posisi tersebut.
"Belum sampai pada kesepakatan siapa yang menjadi cawapres," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (1/8).
Ia mengatakan, Partai Gerindra menghormati rekomendasi ijtima' ulama yang mendorong Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurut dia, di luar nama-nama yang beredar, ada sembilan nama dari PKS dan mengerucut satu nama, lalu dari PAN ada empat nama dan mengerucut satu nama yaitu Zulkifli Hasan, dan Partai Demokrat ada nama Agus Harimurti Yudhoyono.
"Di luar itu ada nama yang juga harus menjadi perhatian bersama, yaitu ada nama Anies Baswedan, nonpartisan yang sangat kami pertimbangkan," ujarnya.
Hal itu, menurut dia, karena berintegritas, berkualitas, dan berkompeten potensi dan juga prestasinya. Menurut dia, nama-nama itu yang terus dikomunikasikan dan digodok, didialogkan, dan didiskusikan mana yang terbaik dari yang terbaik.
Riza Patria mengatakan, nama Anies masuk dalam radar dari berbagai lembaga survei yang mendapatkan masukan dari masyarakat.
"Tapi, nama-nama yang diusulkan oleh ulama kami perhatikan yang diusulkan oleh partai-partai. Tapi, alhamdulillah sudah mengerucutlah ya, sudah tidak 10 nama seperti Jokowi. Klaimnya satu di kantong, tapi kantongnya sepuluh, berarti masih banyak," katanya.
Sebelumnya, Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mempertimbangkan secara serius rekomendasi ijtima' ulama terkait nama-nama bakal cawapres. Karena, jika tidak, akan menjadi blunder bagi Prabowo dan Gerindra.
"Dan ini harus dipertimbangkan serius keinginan dari umat karena tidak bisa dianggap main-main. Kenapa, karena kalau ini tidak disikapi secara tepat, maka bisa menjadi blunder bagi Prabowo dan Gerindra," kata Suhud di Jakarta, Rabu.
Suhud mengatakan, PKS tidak mempersoalkan masuknya Partai Demokrat dan PAN dalam koalisi karena akan memperbesar dukungan dan memperluas jumlah pemilih di koalisi serta tidak akan mempersempit peluang kadernya menjadi cawapres. Dia meminta Prabowo tetap harus memilih cawapres dari internal PKS meski mendapat tambahan dukungan dari partai lain karena 'tulang punggung' koalisi adalah PKS dan Gerindra. Komunikasi politik kedua partai sudah cukup panjang dan saling mengerti.
"PKS-Gerindra itu ada kesepakatan antara Prabowo dan Salim Segaf bahwa capres dari Gerindra dan cawapres dari PKS. Berdasarkan itu, maka penambahan anggota koalisi, baik itu Demokrat atau PAN, kalau itu benar masuk, itu harus memperhatikan aspek itu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika