REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan penyesuaian aturan terkait layanan kesehatan katarak, persalinan bayi, dan rehabilitasi medik. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memastikan BPJS Kesehatan tetap memberikan pelayanan kesehatan yang sama kepada masyarakat.

"BPJS akan tetap memberikan pelayanan yang sama, cuma mungkin (aturannya) diubah tapi (pelayanannya) tetap sama kepada masyarakat yang menjadi anggota," ujar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Selasa (31/7).

Penyesuaian aturan yang diterapkan oleh BPJS merupakan upaya untuk melakukan efisiensi. Apalagi, beberapa pihak menilai bahwa iuran yang disetorkan kepada BPJS terlalu murah.

Jusuf Kalla mengakui, hingga saat ini BPJS masih terus melakukan penghitungan karena kerap mengalami defisit. Namun pemerintah menjamin akan tetap memberikan subsidi kepada BPJS.

"Pemerintah tetap memberikan subsidi apabila kurang, pemerintah tetap menjamin," kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan membantah mencabut tiga pelayanan kesehatan yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan, BPJS Kasehatan hanya sebagai pihak penyelenggara pelayanan kesehatan sehingga tidak berwenang untuk mengurangi atau pun menambah manfaat pelayanan yang diberikan.

Fahmi menegaskan, tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) tersebut diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan layanan BPJS Kesehatan yang lebih baik. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan pelayanan kesehatan atau overutilisasi dan diharapkan peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien.

Ikuti Whatsapp Channel Republika