REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR -- Ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan meminta distribusi bantuan tidak terfokus di satu titik. Ia mengaku sempat meninjau kondisi pengungsian di Lombok Utara yang menurutnya banyak belum tersentuh bantuan. Dalam pantauannya, dia menilai distribusi bantuan kurang terkoordinasi, di mana masing-masing lembaga sosial, dinas, instansi, dan juga pemda berjalan sendiri.
"Bagusnya dinas sosial atau BNPB mendata lembaga sosial yang menurunkan tim dan posko, selanjutnya dibagi posisinya pada daerah terdampak secara merata dan proporsional," ujar Johan.
Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan BNPB dan sudah direspons agar bantuan tidak menumpuk semua di Sembalun, Lombok Timur, melainkan agar didistribusi juga ke tempat lain. "Insya Allah koordinasi dan distribusi bantuan sudah mulai membaik, di Obel-obel, Sambelia; Sajang, Bayan sudah mulai terdistribusi," kata dia.
Selain bantuan makanan dan fisik lainnya, Johan mengatakan, yang sangat dibutuhkan warga adalah tim trauma healing karena warga sudah tidak ada yang berani tidur di rumah. "Mereka trauma melihat dalam rumahnya, bahkan untuk makan saja mereka ada yang tidak sanggup karena kondisi psikologis," kata Johan menambahkan.
Sementara Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Hadi mengapresiasi banyaknya bantuan yang datang dari masyarakat, lembaga kemanusiaan, dan pemerintah, kepada warga terdampak gempa. Ia berharap, pengelolaan bantuan dapat dilakukan secara maksimal agar distribusi bantuan bisa cepat, tanggap, dan tepat sasaran. Hal ini penting agar tidak terjadinya ketimpangan dalam distribusi bantuan.
"Memang harus ada koordinasi yang cepat dan tepat, khususnya kebutuhan mendesak, itu yang perlu dikelola dengan melibatkan dusun dan RT," ujar Hadi di Sembalun, Lombok Timur, NTB, Selasa (31/7).
Baca: Puluhan Rumah di Lombok Barat Rusak Akibat Gempa
Ia meminta masyarakat atau lembaga kemanusiaan yang ingin memberikan bantuan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Hadi juga menilai, pemerintah daerah perlu menyontoh upaya penanganan dampak pascabencana dari daerah-daerah lain. "Hal berat pascabencana ini adalah soal bangunan yang rusak. Kita harus bisa mencontoh daerah yang ditimpa gempa seperti Jogja, dan perlu diambil pengelolaan yang cepat, tanggap, dan polanya yang harus optimal," lanjutnya.
Dia menyampaikan, pemerintah juga perlu memikirkan pembenahan sejumlah infrastruktur yang terdampak seperti sekolah, layanan fasilitas kesehatan, maupun masjid dan mushala. Hadi berkaca pada bencana banjir Sambelia di Lombok Timur yang penanganannya sampai saat ini belum jelss.
"Saat banjir Sambelia, ternyata sampai sekarang belum didapat (bantuan) ini jadi catatan bagi pemerintah, kami sebagai mitra juga mengambil langkah mengawal ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika