REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan pidato kunci dalam Seminar Nasional "Harmoni dalam Keberagaman" Kamis, (26/7) di Grand Ballroom Hotel Tentrem Yogyakarta. Bambang mengatakan pentingnya memberikan penghargaan pada keberagaman.
"Masyarakat Indonesia perlu terus menghargai keberagaman dan perbedaan, mengukuhkan solidaritas sosial dan daya rekat di antara sesama, membangun harmoni sosial dengan memberikan pengakuan terhadap keunikan dan identitas khusus yang melekat pada setiap kelompok berbeda." tutur dia berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (27/7).
Namun seiring berjalannya era desentralisasi dan otonomi daerah, serangkaian persoalan mengemuka seperti menguatnya sentimen primordial dan identitas kedaerahan. Dalam konteks ini, menurut Bambang, pembangunan, khususnya bidang kebudayaan harus tetap memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya nilai-nilai lokal. Berbagai keunikan lokal dan identitas kedaerahan harus ditransformasikan menjadi pilar utama dalam menopang bangunan negara bangsa majemuk dalam suatu konsensus nasional dalam wujud NKRI.
Persoalan muncul dengan menguatnya kecenderungan intoleransi dan diskriminasi yang diperkuat dengan semakin pudarnya sikap menghormat keragaman dan kemampuan mengelola perbedaan, padahal karakter dan kepribadian Indonesia adalah bangsa majemuk. Hal ini perlu segera direspon melalui langkah konkret yang diarahkan untuk meredam ekspresi intoleransi dalam bentuk permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap pihak lain.
"Termasuk menumbuhkan sikap individu dan kelompok masyarakat untuk bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam dan mengedepankan nilai-nila utama: toleran, terbuka, inklusif, bersih, disiplin, produktif, dan inovatif," ucap dia.
Bambang juga mengatakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah pembangunan manusia yang tidak hanya melihat manusia sebagai sumberdaya pembangunan tetapi juga sebagai insan yang berkarakter. Reformasi mental menjadi salah satu upaya untuk memastikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang lebih baik, yang patuh terhadap hukum, dan memiliki rasa toleransi dalam bermasyarakat dan lingkungan yang majemuk.
Menurut Bambang, progres dari pembangunan masyarakat tersebut salah satunya dituangkan dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dengan variabel yang digunakan antara lain: toleransi, gotong royong, dan rasa aman. Sebagai ukuran yang menggambarkan pembangunan manusia dan masyarakat, kata Bambang, IPMas dibangun dengan kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil.
Di tingkat provinsi, tercatat DI Yogyakarta menempati posisi tertinggi (0,70), sedangkan terendah adalah Papua (0,51). Hal ini menunjukkan masyarakat Di Yogyakarta konsisten menjaga harmoni dalam Keberagaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika