Rabu 25 Jul 2018 22:22 WIB

Tanggapi Moeldoko, Ini Langkah Aceh Atasi Karhutla

BPB Aceh mencatat sepanjang Juni-Juli tercatat terjdi 20 kali karhutla

Rep: Muhammad Iqbal / Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Petugas pemadam kebakaran bersama prajurit TNI memadamkan api yang membakar hutan di Komplek Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) Kodam Iskandar Muda, Mata Ie, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (24/7).
Foto: Antara/Ampelsa
Petugas pemadam kebakaran bersama prajurit TNI memadamkan api yang membakar hutan di Komplek Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) Kodam Iskandar Muda, Mata Ie, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (24/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menggelar rapat membahas antisipasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gedung Bina Graha, Jakarta, kemarin. Rapat membahas mitigasi masing-masing pemerintah daerah, terutama menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018. 

Ditemui seusai pertemuan, Moeldoko menjelaskan pertemuan memiliki tujuan penting dalam merespons karhutla. "Kita kumpul di sini menyiapkan masing-masing daerah. Semua bekerja," katanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (25/7).

Merespons permintaan KSP, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) HT Ahmad Dadek menuturkan karhutla masih terjadi di Aceh. Kebakaran di Aceh, menurut dia, juga diiringi dengan angin kencang.

Berdasarkan data BPBA, sepanjang Juni sampai Juli 2018, tercatat ada 20 kali kejadian karhutla di delapan kabupaten. Total luas lahan yang terbakar mencapai 347,12 hektare. "Sepanjang ini masih dapat diatasi. Posko sudah dibentuk dan sudah dikeluarkan edaran tentang upaya yang harus diambil," kata Dadek kepada Republika.co.id saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (25/7).

Menurut dia, patroli juga gencar dilakukan pihak-pihak terkait. Mulai dari kesatuan pengelolaan hutan (KPH), kepolisian sektor (polsek), dan komando rayon militer. (koramil) terlibat. 

Kendati demikian, Dadek menekankan penegakkan hukum merupakan komponen penting dalam penanganan karhutla. Ini lantaran mayoritas peristiwa atau 95 persen lahir dari kesengajaan pelaku. "Kalau sudah ada yang dihukum baru mereka jera bahwa penegak hukum tidak main-main dalam masalah ini," ujar Dadek.

Lebih lanjut, dia menambahkan masyarakat juga dilibatkan dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Para kepala desa diminta mendata lahan-lahan kosong yang rawan terbakar. "Kita juga sudah membentuk desa tangguh terhadap semua bencana," kata Dadek.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement