REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil akan mencari jalan keluar agar pembangunan di Jawa barat bisa dioptimalkan. Ia menilai anggaran untuk Pemprov Jabar terbatas sehingga perlu disiasati.
“Salah satu kelemahan Pemprov itu lobi ke pemerintah pusat kurang optimal,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di DPRD Jabar, Bandung, Rabu (25/7).
Emil, sapaannya, mengatakan akan berupaya meminta anggaran yang lebih besar. Apalagi jika mengingat jumlah penduduk di Jawa Barat yang relatif banyak.
“Saya ingin ada sistem minta banyak ke pemerintah pusat karena yang harus disejahterakannya kan banyak. Sumatra Utara saja, kalau tidak salah APBD-nya kurang dari Rp10 triliun tapi bantuan pusatnya bisa puluh triliun," katanya.
Emil pun menjanjikan akan ada banyak inovasi yang akan dilakukan saat memimpin Jabar terutama soal anggaran. Ia menilai pembangunan Jabar tak bisa mengandalkan APBD tetapi harus ada keterlibatan pihak lain seperti dana CSR.
Ia mengaku sudah tak sabar untuk segera bekerja. Dalam 100 hari pertama, lanjut dia, setidaknya ada lima program yang ditargetkan bisa dieksekusi. Utamanya terkait infrastruktur di Jabar selatan, pengentasan pengangguran satu desa satu perusahaan, dan launching kredit masjid sudah siap.
Sementara itu, saat rapat paripurna istimewa DPRD Jawa Barat untuk memperkenalkan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, dari 100 anggota DPRD, hanya ada 56 anggota DPRD yang hadir. Rapat tersebut, dipimpin Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi, Penjabat Gubernur Jabar M Iriawan, juga Ridwan Kamil dan Uu yang didampingi istri masing-masing.
Menurut Ineu, rapat paripurna istimewa tersebut digelar sebagai rangkaian setelah KPU Jabar menetapkan pasangan Rindu sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilgub Jabar 2018.
“Setelah ini kami akan menyerahkan surat keputusan rapat paripurna serta berita acara pada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” ujar Ineu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika