REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengatakan, pemerintah berkomitmen mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 (SDGs) yang di dalamnya terdapat tujuan mewujudkan kesetaraan gender secara global. Ia mengatakan, kesetaraan gender menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia.
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada 2016 sebesar 90,82.
"Angka ini menunjukan percepatan pembangunan gender untuk perempuan masih lebih lambat dari laki-laki," ujar Yohana saat peluncuran gerakan bersama kepemimpinan perempuan untuk mewujudkan SDGs yang responsif gender, inklusif dan transformatif di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Rabu (25/7).
Sedangkan data dari survei pengalaman hidup perempuan nasional pada 2016 menunjukkan sebanyak 18,3 persen perempuan menikah usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual yang didominasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan jumlah 12,3 persen.
"Kesetaraan gender bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan," lanjutnya.
Namun, kata dia, pada kenyataannya dalam banyak aspek perempuan masih tertinggal sehingga potensi mereka sebagai pelaksana pembangunan tidak maksimal. Oleh karena itu, Yahona menilai perlu ada upaya peningkatan kemampuan perempuan, salah satunya dengan memberikan pendidikan melalui ‘Sekolah Perempuan’.
Ia menyampaikan, Sekolah Perempuan merupakan upaya pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput yang dibuat oleh dan untuk masyarakat dengan bantuan dari mereka yang sudah terlebih dahulu mempunyai kemampuan. Dia mengharapkan, adanya sekolah perempuan membuat perempuan dapat mengenali kemampuan, potensi alam sekitarnya, mengatasi masalah yang mereka hadapi, dan mengetahui hak-hak mereka dalam program pembangunan.
"Keterwakilan perempuan dalam segala bidang harus terpenuhi agar perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan," kata dia.
Menteri Yohana berharap Pemerintah Provinsi NTB terus mendukung percepatan pelaksanaan kesetaraan gender di NTB, khususnya melalui Sekolah Perempuan.
"Percepatan kesetaraan gender merupakan masalah kompleks yang melibatkan multisektor sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah provinsi," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
