REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menyampaikan tindakan radikalisme dan terorisme dapat dicegah dengan memperkokoh sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"NTB merupakan salah satu daerah dari sejumlah daerah lain di Indonesia yang memiliki pola sinergi paling kuat dalam menyikapi fenomena radikalisme dan terorisme," ujar TGB saat menerima silaturahim Sekretaris Utama BNPT Marsekal Muda TNI Asep Andang Supriyadi di Pendopo Gubernur NTB, Jalan Pejanggik, Mataram, NTB, Senin (23/7).
Ia berharap silaturahmim BNPT dengan Pemerintah Provinsi NTB akan memperkokoh sinergitas antara program-program aksi pemerintah pusat dan derah, terutama dalam menghadapi fenomena radikalisme dan terorisme di Indonesia. Termasuk apabila aksi terorsime terjadi di NTB.
TGB menyampaikan, dukungan dari pemerintah pusat melalui perangkat negara seperti TNI, Polri, dan BIN dalam mengelola permasalahan radikalisme dan terorisme di NTB sampai saat ini berjalan cukup baik. Menurut dia, proses penindakan terhadap paham radikalisme dan terorisme di NTB harus dilakukan sistimatis dengan melibatkan masyarakat.
"Setiap penindakan harus dilakukan mitigasi dampaknya terhadap masyarakat sehingga tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat yang berdampak terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat di NTB," lanjutnya.
TGB menambahkan, fenomena radikalisme, baik di NTB maupun di daerah lain disebabkan faktor yang cukup beragam. Ketika paham radikalisme itu disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap agama, dia mengatakan, maka yang diturunkan untuk menyelesaikannya adalah para dai atau tokoh agama.
Kalau radikalisme tersebut disebabkan karena kurangnya tingkat kesejahteraan, maka yang diturunkan adalah TNI dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Sedangkan kalau radikalisme tersebut disebabkan kurangnya rasa keadilan, maka penanggulangannya adalah pemerintah menghadirkan keadilan yang merata.
"NTB dengan daerah mayoritas Muslim, mari kita bangun kanalisasi untuk mencegah terjadinya sentimen agama, jadikan keberagaman yang ada sebagai modal sosial yang cukup besar dalam membangun daerah," kata dia.
Sestama BNPT Marsekal Muda TNI Asep Andang Supriyadi mengatakan tujuan dari silaturahim dengan Pemprov NTB untuk memperkuat sinergitas BNPT yang telah terjalin dengan baik di NTB. Andang menjelaskan, selain NTB, silaturahim juga akan dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal ini sesuai amanat dari Menkopolhukam untuk mensinergikan program BNPT bersama 36 kementerian/lembaga untuk menyusun program aksi di masing-masing daerah yang ada.
"NTB dan Sulteng sebagai sasaran program prioritas, kami berharap dukungan pemerintah daerah agar kegiatan BNPT di Kabupaten dapat berjalan dengan baik," ucap Andang.
Ia mengungkapkan, ke depan BNPT akan membangun pos di NTB untuk melakukan koordinasi terkait program sinergitas antarpemerintah daerah dan pusat. Ia juga mengharapkan dukungan dari Pemkab Bima agar mendukung kegiatan positif untuk kemudian diimplementasikan di lapangan melalui rencana aksi. "Kami harap Bupati Bima mendukung kegiatan yang positif ini untuk kemudian diimplementasikan dengan rencana aksi di lapangan," kata Andang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika