REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai para menteri yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Pemilihan Legislatif 2019 sebaiknya mundur dari kabinet. Meskipun kata Riza, tidak ada aturan bagi menteri mundur jika mencalonkan diri sebagai caleg.
"Memang tidak ada aturan yang larang menteri di kabinet untuk mundur kalau mencalonkan. Namun saya kira secara etika dan kepentingan produktifitas dan kinerja pemerintahan yang tersisa satu tahun saya kira ada baiknya para menteri itu mundur, serahkan kepada orang-orang yang lebih fokus menjalankan pemerintahan sebagai menteri," ujar Riza di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).
Riza pun mempersoalkan sikap Presiden Joko Widodo yang justru tidak mempermasalahkan menterinya nyaleg. Riza khawatir, jika para menteri yang nyaleg tersebut tidak mundur maka akan berdampak tidak baik bagi kinerja Pemerintahan.
"Bagaimana mungkin tugas kementerian pada hari libur saja sangat padat sementara di sisi lain harus ke dapil dalam rangka kampanye," kata Riza.
Begitu pun dengan proses pileg sendiri, para menteri yang tidak mundur tentu tidak akan maksimal menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihannya masing masing.
"Jadi saya kira yang bijak lebih baik mundur supaya fokus mendengarkan menyerap mendengarkan aspirasi rakyat di dapil. Sehingga kalau terpilih nanti tahu apa yang harus diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat di dapilnya," ujar Riza.
Sejumlah menteri maju dalam Pileg 2019 diantaranya dari PDIP yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, dari Dapil Jawa Tengah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Dapil Sumatera Utara. Kemudian dari PKB ada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Dapil Jakarta Timur, DKI 1, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Dapil Depok, Jabar, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Dapil Bengkulu.
Sedangkan PAN ada MenPAN-eh Asman Abnur yang maju dari Dapil Kepulauan Riau. Sedangkan dari PPP ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memperbolehkan sejumlah menterinya di Kabinet Kerja menjadi caleg. Adapun, para menteri ditetapkan sebagai caleg oleh partai politik karena mereka dianggap pengumpul suara terbesar.
"Kenapa hal ini oleh Bapak Presiden diberikan izin, karena memang beberapa menteri akan menjadi pengumpul suara, vote getter bagi parpol yang bersangkutan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Selasa (17/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika