Selasa 17 Jul 2018 18:21 WIB

Golkar Jabar Larang Caleg Poligami

Ada empat syarat yang harus dipenuhi caleg Golkar Jabar.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Teguh Firmansyah
Dedi Mulyadi
Foto: Republika/Edi Yusuf
Dedi Mulyadi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPD Partai Golkar Jawa Barat memiliki kebijakan untuk para legislator jika terpilih di Pileg 2019 mendatang. Menurut Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, ada empat syarat yang harus dipenuhi Caleg Golkar Jabar kalau terpilih.

Dedi menjelaskan, empat persyaratan tersebut adalah tak terlibat berbagai peristiwa kriminal baik kasus korupsi maupun kejahatan lainnya. Kedua, Caleg tak boleh memiliki bisnis yang merusak lingkungan dan harus menjaga lingkungan.

Ketiga, sebesar 15 persen dari penghasilan akan dipotong untuk disumbangkan membantu perbaikan rumah masyarakat miskin dan membantu anak yatim.

"Syarat keempat, semua anggota Caleg, tak boleh menikah lagi. Tak boleh nambah istri. Ini empat hal gerakan politik Jabar yang sesuai dengan keinginan masyarakat Jabar," ujar Dedi kepada wartawan usai mendaftarkan caleg partainya ke KPU Jabar, Selasa (17/7).

Dedi menjelaskan, ia melarang caleg Golkar Jabar untuk berpoligami karena selama ini para caleg tersebut mendapat dukungan penuh dari istrinya. Yakni, baik dalam keadaan senang maupun susah. "Nah kalau sekarang dalam keadaan senang nikah lagi itu mendzolimi istri namanya. Jadi, kalau mau nikah harus se izin istrinya," katanya.

Baca juga, Charlie van Houten Jadi Caleg PKB.

Sedangkan terkait syarat anggota parlemen dari partai berlambang pohon beringin itu harus disumbangkan untuk kegiatan sosial, Dedi mengatakan, tujuannya, agar dalam satu bulan ada warga Jabar yang terbantu. "Misalnya, pembangunan rumah rakyat miskin dan biaya pendidikan,” katanya.

Menurut Dedi, kalau ada legislator yang dikhawatirkan mangkir memberi sumbangan sudah ia antisipasi. Caranya, sekreriat Golkar Jawa Barat akan berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Jawa Barat. Gaji legislator akan langsung dipotong pihak Sekretariat DPRD untuk diserahkan ke Golkar Jabar. “Demi akuntabilitas kita kerja sama dengan Sekretariat DPRD Jawa Barat. Setiap bulan dananya kita audit dan kita publikasikan secara terbuka,” katanya.

Menurut Dedi, kader, pengurus dan legislator Golkar Jawa Barat harus berkontribusi terhadap politik kemanusiaan. Istilah tersebut, harus terwujud sebagai solusi atas masalah sosial yang terjadi di Jawa Barat.  “Saya sering mengatakan, politik itu penting, tetapi kemanusiaan jauh lebih penting. Rasa empati itu harus kita dorong dalam ikhtiar keseharian. Sehingga kehadiran kita di tengah masyarakat terasa betul manfaatnya,” katanya.

Golkar Jabar, kata dia, sudah mendaftarkan sebanyak 120 orang calon anggota legislatif ke KPU Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, sekitar 37,5 persen di antaranya merupakan caleg perempuan. Jumlah tersebut, sudah memenuhi amanat Undang-undang tentang kuota minimal perempuan dalam daftar caleg.

“Kami menargetkan 27 kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Kan sebelumnya, 17 kursi. Kalau target DPRD kabupaten/kota itu variatif. Kita sesuaikan dengan demografi politik yang sudah kita pelajari di setiap daerah,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement