REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akhir-akhir ini bursa bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo ramai diperbincangkan. Mulai dari ketua umum partai, tokoh politik nasional, dan tokoh agama bermunculan. Salah seorangnya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Pria asal Pamekasan itu digadang-gadang ideal untuk cawapres, karena selain kredibilitasnya juga tidak terikat dengan salah satu partai pengusung Joko Widodo.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, tidak ada yang tidak mungkin di politik. Termasuk, mengambil Mahfud MD sebagai pendamping Jokowi. Bahkan, Girsang menyebut Mahfud MD pantas menjadi kandidat cawapres Jokowi pada pilpres 2019 mendatang.
"Bisa juga memilihnya (Mahfud MD) kenapa tidak. Mahfud MD sudah tidak perlu lagi diragukan kredibilitasnya," ungkap Girsang, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/7).
Namun, Girsang menegaskan dirinya tidak ingin berandai-andai bahwa Mahfud MD yang telah dipilih. Sebab, soal cawapres Joko Widodo, kata Girsang, keputusannya dan wewenang ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Sedangkan hingga kini Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri belum memberikan pengumuman siapa cawapresnya.
"Itu bukan wewenang kami. Semuanya dikembalikan ke pak Jokowi sendiri dan juga ibu Mega. Kemudian kesepakatan partai koalisi," ujarnya.
Sementara itu, hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Mahfud MD hanya terbilang kecil suaranya dari nama-nama cawapres dari kalangan santri. Teratas dalam daftar adalah TGB Zainul Majdi 34, persen, diikuti oleh Romahurmuziy 27 persen, Muhaimin Iskandar 22,9 persen, Mohammad Mahfud MD 7 persen, Dien Syamsudin 6,1 persen, dan Said Aqil Siroj 2,9 persen.
"Tokoh-tokoh ini dipersepsi sebagai santri yang mampu menduduki jabatan wakil presiden terutama untuk Pak Jokowi," peneliti KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo.
Sedangkan untuk urusan ketegasan, asosiasi publik akan sangat lekat dengan mereka yang berlatar belakang TNI/POLRI," imbuh Kunto. Dari hasil survei diperoleh nama-nama yang berlatar belakang TNI/POLRI yang dipandang pantas mendampingi calon Presiden. Gatot Nurmantyo 43,2 persen memuncaki daftar tersebut, disusul dengan Agum Gumelar 30,7 persen, Tito Karnavian 15,2.persen, Moeldoko 8,7 persen, dan Budi Gunawan 2,2 persen.
"Nama Pak Agum Gumelar memang agak mengejutkan karena beliau sudah lama tidak muncul dalam pemberitaan nasional. Namun Pak Agum memiliki tabungan popularitas serta teruji dalam lanskap politik Indonesia," kata Kunto.
Publik menganggap calon wakil presiden merupakan pertimbangan penting dalam memilih presiden. Sebanyak 53,3 persen responden menyatakan faktor calon wakil presiden menentukan pilihan mereka. Untuk kriteria cawapres secara umum publik menghendaki wakil presiden yang berlatar belakang pegiat anti korupsi 90,2 persen, akademisi 86,1 persen, militer 8,3 persen, ulama atau santri 80,8 persen, pemimpin daerah 79,4 persen, aparat penegak hukum 79,1 persen, birokrat 76,7 persen, pengusaha, 72,6 persen, dan petinggi partai politik 61,4 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika