REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar mulai memberikan ancaman jika Joko Widodo tidak memilih Airlangga Hartarto sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Salah satu bentuk ancamannya, partai berlambang pohon beringin itu akan mengevaluasi dukungannya kepada Joko Widodo yang selama ini diberikan. Apalagi Airlangga dikabarkan menemui Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Brawijaya Malang, Anang Sudjoko ancaman Golkar memiliki dua indikasi. Pertama, karena memang cawapres pendamping Joko Widodo harus dari partai Golkar. "Kedua cara Golkar untuk memingkatkan bargaining power dalam menduduki posisi strategis, bisa cawapres atau posisi strategis lain," ujar Anang, saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (11/7).
Anang menambahkan, sejak awal dirinya melihat bahwa banyaknya partai politik (parpl) yang mendukung Joko Widodo sebagai capres tidak murni sebagai bentuk dukungan. Itu karena beberapa Parpol memang ada agenda lain yaitu cawapres dan kursi menteri. "Pencapresan Joko Widodo tanpa diikuti cawapres oleh banyak parpol potensi menimbulkan perpecahan," ungkapnya.
Selain intervensi dari Partai Golkar, juga kelompok potensial yang diam seperti Luhut Binsar Panjaitan (LBP) juga melakukan hal yang sama. Justru menurutnya, LBP bermain secara rapi dan tidak ingin menimbulkan hiruk-pikuk politik. Sehingga mudah terbaca pihak lain. Dan ini justru yang sangat signifikan mempengaruhi siapa cawapres Joko Widodo. "Mega pasti mjd sumber restu. Tetapi sense of politic Mega mulai diragukan ketika banyak calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan tumbang," tutur Anang.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan pihaknya terus mendukung Airlangga Hartarto menjadi cawapres Joko Widodo. Namun jika Joko Widodo tidak melirik Airlangga, Golkar sudah menyiapkan langkah antisipasi. Sebagai contoh, mengambil jalan tengah atau negosiasi terkait dukungan ke Joko Widodo.
Sebab, Sarmuji mengatakan, cawapres pendamping Joko Widodo sangat krusial bagi koalisi. Sebab, menurutnya, pemilihan cawapres akan menentukan koalisi partai pendukung Joko Widodo tetap utuh. Oleh karena itu dia meminta agar berhati-hati dalam menentukan cawapres. "Urusan menentukan cawapres ini adalah urusan yang sangat krusial, akan sangat menentukan koalisi Jokowi," tutur Sarmuji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika