REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyorot dua hal terkait pelaksanaan pilkada 2018. Pertama, berdasarkan laporan, Kaka menyebut penggunaan politik uang di pilkada kali ini menurun.
"Minimnya temuan yang ditemukan baik kami maupun lembaga lain maupun Bawaslu, ini terjadi penurunan," kata Kaka saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (8/7).
Menurutnya, salah satu faktor menurunnnya jumlah penggunaan politik uang disebabkan oleh kinerja KPK dan PPATK. Penangkapan yang dilakukan KPK juga disebut sebagai keberhasilan dalam menekan jumlah penggunanaan politik uang.
"Penangkapan-penangkapan tersebut mempunyai makna bahwa memang terjadi korupsi cukup masif di tingkat daerah," ujarnya.
Ia pun mendorong Bawaslu untuk trus menerus membangun kerjasama dengan KPK dan PPATK untuk mengurangi politik uang. Selain itu, KIPP juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terbuka terkait apa yang terjadi terkait sistem IT yang dimiliki KPU.
"Sistem-sistem IT yang dibuat KPU seyogyanya dibuka ke publik agar kita bisa men-challage apakah sistem-sistem ini memang tangguh, apakah sistem-sistem ini proper, aman," katanya.
Kaka pun menyayangkan sikap KPU yang mengatakan bahwa Mereka tengah melakukan buka tutup sistem. Menurutnya berbahaya jika hal yang sama terjadi di pilpres. "Kalau serangannya seperti ini di pilpres menimbulkan ketidakbpastian hukum, ketidakpastian informasi saya rasa ini berbahaya," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika