REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Minat warga Karawang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran relatif masih tinggi. Salah satu indikatornya terlihat dari banyaknya warga yang mengurus perizinan melalui layanan terpadu satu atap yang ada di Disnakertras Karawang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Ahmad Suroto mengatakan, dalam sebulan, ada 300 warga yang mengurus perizinan untuk berangkat ke luar negeri. Hal ini terjadi sejak diresmikannya layanan terpadu satu atap pada Februari lalu.

"Sejak dibuka sampai saat ini, peminatnya sudah sangat banyak," katanya, Kamis (5/7).

Layanan terpadu satu atap ini sengaja dibuat agar tidak ada lagi TKI yang berangkat melalui jalur ilegal. Perizinan yang bisa ditempuh di layanan ini di antaranya pembuatan paspor, surat keterangan baik dari kepolisian (Polda Jabar), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dengan cara ini, mereka bisa menempuh perizinan yang legal. 

Bahkan, permohonan mereka bekerja ke luar negeri bisa diarahkan. Sesuai dengan negara yang telah bekerja sama dengan pemerintah RI. Sampai saat ini, lanjut Suroto, pemerintah mengarahkan negara tujuan, salah satunya Asia Timur Raya.

Sedangkan, negara jazirah Arab hingga sekarang masih moratorium. Karena itu, negara-negara yang masih dilarang, tidak direkomendasikan untuk jadi tujuan para calon TKI. 

"Mayoritas yang mendaftar bertujuan ke Hong Kong dan Taiwan," kata Suroto.

Layanan ini, lanjutnya, akan dievaluasi minimalnya enam bulan sekali. Salah satu tujuannya, untuk mengetahui apakah masih ada warga Karawang yang jadi TKI melalui jalur ilegal atau tidak. 

Sementara itu, Weni Kurniasih (28 tahun) warga Cilamaya Wetan, mengatakan, dengan adanya layanan ini sangat terbantu. Biasanya, ia mengurus perizinan harus ke beberapa tempat seperti ke imigrasi, kemudian ke Polda. Kini, semuanya dilakukan di satu tempat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika