REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sebanyak 23 bupati menyampaikan keluhan dan masukan yang dihadapi di daerah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7). Seperti masalah pengelolaan anggaran dari pusat agar lebih sesuai dengan kebutuhan di daerah, masalah rekruitmen PNS, serta pegawai honorer kategori 2 (K2).
"Selain itu ada masalah open bidding bagaimana tenaga daerah mendapat kesempatan yang cukup untuk mengisi formasi di daerahnya masing-masing," kata Bupati Jember Faida usai pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor.
Bupati Nias Sokhiatulo Laoly menambahkan, selain sejumlah bahasan tersebut, para bupati juga menyampaikan masalah dana alokasi khusus (DAK), BPJS, dll. Ia pun berharap, pemerintah dapat melakukan perubahan sejumlah peraturan dan UU untuk menyelesaikannya.
"Seperti K2 itu, ada yang sudah 20 tahun bertugas, 15 tahun, 12 tahun, tidak jelas nasibnya sampai sekarang. Jadi kita minta kepada Presiden supaya diangkat. Kasihan mereka," ujar dia.
Presiden Jokowi menerima para bupati di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7). (Dessy Suciati Saputri / Republika)
Menurut dia, Presiden Jokowi pun merespon baik dan akan mengkaji kembali aturan tersebut. Lebih lanjut, Sokhiatulo juga mengeluhkan terkait Dana Alokasi Khusus yang masih terbatas digunakan untuk infrastruktur.
Ia meminta agar DAK juga mengakomodasi kebutuhan daerah untuk sarana dan prasarana kantor pemerintahan. "Kita minta kepada Presiden sudahlah beberapa tahun ini kita untuk infrastruktur selanjutnya supaya kita bisa buka moratorium DAK di bidang lain seperti sarana prasarana di kantor-kantor pemerintahan," jelasnya.
Terkait masalah DAK ini, Bupati Jember Faida menambahkan agar petunjuk teknis DAK turut diserahkan tepat waktu bersamaan dengan dana anggaran. Sehingga diharapkan dana yang diterima daerah dapat segera digunakan.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan kendala yang dihadapi oleh kepala daerah. Yakni belum adanya sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan.
Faida mencontohkan kendala yang dihadapi terkait Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Menurut dia, kepala desa merasa anggaran yang dikucurkan masih kurang. Sehingga pemerintah daerah pun perlu memberikan subsidi dari APBD.
Terkait hal itu, Presiden pun berjanji akan mengevaluasi kembali dan meningkatkan anggaran PRONA sehingga tak membebani daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika