REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Barat 2018, akan ikut dibahas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2018 maupun APBD 2019. Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa mengatakan, sebelum tim transisi masuk, pihaknya sudah menghimpun visi misi dan janji kampanye lewat tim khusus yang dibentuk Bappeda.
Iwa mengatakan, upaya ini merupakan langkah proaktif mengingat proses penyusunan anggaran tidak boleh terhambat oleh agenda Pilkada. Saat rekapitulasi suara Pilgub Jabar 9 Juli mendatang berakhir, ia pun sudah memiliki bahan program dari calon. "Secara tidak langsung kita sudah akan mengakomodir janji kampanye pemenang pilkada supaya seiring sejalan. Nanti APBD itu akan seiring dengan kepentingan pusat, pemenang Pilkada dan hasil pembahasan Musrenbang," ujarnya kepada wartawan, Senin (2/7).
Menurut Iwa, tercantumnya program kandidat terpilih dalam APBD Perubahan 2018 sangat bisa dilakukan mengingat ketika disahkan pada September-Oktober 2018, anggaran yang disusun dalam periode Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar sudah berakhir. "Kami tidak ingin ada masalah ke depan, jadi arah kebijakan anggaran kita harus seiring dengan calon terpilih," ujarnya.
Dikatakan Iwa, lewat Bappeda Jabar sudah mendokumentasikan seluruh janji kampanye kandidat lalu oleh Bappeda dan BPKAD masuk ke dalam perencanaan umum. Tim ini sudah bekerja, jadi paling tidak gambaran mengenai program cagub terpilih sudah bisa dicerminkan dalam pembahasan.
Hasil pemantauan ini, kata dia, akan dilanjutkan dengan masuk dalam rancangan perda APBD Perubahan dan APBD 2019. Iwa juga, membuka pintu pada calon terpilih untuk melakukan dialog transisi. "Pembahasan bisa diwakili partai pengusung, tapi bahan dari Bappeda juga ada. Semuanya disesuaikan dengan kondisi anggaran, juga rencana pemerintah pusat dan daerah, jadi sinkron," katanya lagi.
Sementara menurut Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi, tim transisi gubernur terpilih sangat dimungkinkan untuk berkoordinasi dan berdialog dengan Pemprov Jabar terkait pembahasan program agar bisa masuk dalam APBD. "Kalau berkoordinasi sangat dimungkinkan, namun kewenangan perumusan APBD Perubahan 2019 dan pembahasan APBD 2019 saat ini masih di tangan penjabat gubernur," katanya.
Menurut Ineu, pembahasan APBD tidak bisa serba singkat mengingat banyak aturan main yang harus ditempuh sekaligus jadwal yang sudah disepakati bersama antara Pemprov dan DPRD. Ineu mencontohkan, APBD Perubahan 2018 menurut Permendagri harus sudah ditetapkan Agustus mendatang sementara Kebijakan Umum Anggaran 2019 harus sudah tuntas Juli 2018.
"(APBD) Perubahan harus berjalan Agustus. Saat ini masih ada penjabat gubernur, nanti jadwal dikoordinasikan dengan penjabat gubernur. Jadi (tim transisi) masuk pembahasan anggaran ini sudah berjalan, tapi kita tunggu aturan pusat," ujarnya.
Ineu mengatakan, program-program gubernur terpilih memang harus sudah mulai dimasukan mengingat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jabar 2018-2023 berdasarkan pada visi dan misi calon terpilih. Tapi ini, ada aturannya. "Pembahasan memang tidak bisa seenaknya, tapi dialog (tim) boleh dan dimungkinkan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
