REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin menyatakan telah menggagas arus baru ekonomi Indonesia dalam rangka meningkatkan perekonomian umat dan pemerataan. Dia berpendapat arus baru harus digagas karena konsep ekonomi lama yakni Trickle Down Effect Trickle Down Effect (efek kemakmuran ke bawah) tidak berjalan sesuai harapan.
Teori ini berupaya membangun ekonomi dengan memperbanyak konglomerat, dengan harapan apa yang didapat para konglomerat bisa menetes hingga masyarakat bawah. "Ternyata tidak menetes. Yang ada malah yang atas makin kuat, yang bawah makin lemah. Oleh karena itu ekonomi kita harus dibangun dari bawah," ujar Maruf di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Ahad (1/7).
Gagasan tersebut pun, lanjut Maruf, langsung disambut baik Presiden Joko Widodo dan ditindaklanjuti dengan programnya bernama Redistribusi Aset dan Kemitraan. Program tersebut dirasa pemerintah mampu dijalankan karena masih mempunyai sisa-sisa lahan yang dulu sudah dijual kepada para konglomerat.
Maruf mengatakan, pemerintah juga tidak memungkiri tanah di negara ini sudah habis dikuasai para konglomerat. Hanya, lanjut Maruf, Presiden Jokowi merasa bukan dia yang menghabiskan tanah negara ini untuk dijual ke para konglomerat.
"Jadi kalau ada isu-isu bahwa negara ini tanahnya habis dibeli atau diberikan ke konglomerat itu benar. Tapi kata Pak Presiden bukan saya. Orang dulu itu sebelum saya yang ngasih-ngasih itu. Bukan saya tapi yang dituduh saya kata Pak Jokowi. Padahal yang membagi dulu pemerintah yang dulu," ujar Maruf Amin.
Maruf menambahkan, berdasarkan keterangan Presiden Jokowi, sisa tanah yang dimiliki negara saat ini sekitar 12,7 juta hektare. Sisa tanah tersebut oleh Jokowi dengan program Redistribusi Aset dan Kemitraan akan dibagikan kepada koperasi-koperasi dan pesantren-pesantren seluruh Indoneaia, untuk mengembangkan ekonomi umat.
Dalam program tersebut, lanjut Maruf Amin, juga akan diterapkan sistim kemitraan antara masyarakat, ekonomi umat, dengan konglomerat atau pengusaha. Sistemnya, pemerintah meredristibusikan tanahnya kepada umat yang nanti akan digunakan untul menanam segala kebutuhan, untuk kemudian dijual kepada perusahan.
"Jadi kerja sama. Kita punya apa, konglomerat butuh apa. Misal perusahaan butuh singkong, rakyat yang menanam singkong, tapi tanahnya minta ke pemerintah melalui redristibusi aset," kata Maruf Amin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika