REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pilkada Serentak 2018 tidak bisa dijadikan indikator bahwa Presiden Joko Widodo akan menang mudah di Pilpres 2019. Banyaknya kemenangan calon kepala daerah yang diusung parpol pendukung pemerintah, tidak berbanding lurus dengan dukungan terhadap calon presiden apalagi parpol pengusung pemenang pilkada.

Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Toto Izul Fatah, mengatakan ada kecendrungan kuat, kemenangan seorang di pilkada lalu, lebih karena faktor kekuatan personal figur. Bukan karena partai pengusungnya.

"Sejumlah fakta mengungkapkan itu seperti terjadi pada dua kali  Pilkada DKI Jakarta 2012 dan 2017 dan Pilpres 2014 lalu,” kata Toto, Sabtu (30/6). 

Baca Juga: Pengamat: Poros Ketiga di Pilpres Masih Mungkin Terbentuk

Begitu juga dalam kontek Pilpres. Menurut Toto, banyak orang menyimpulkan Jokowi aman terpilih kembali karena para calon gubernurnya yang diusung partai pendukung pemerintah banyak yang menang. Padahal tak berbanding lurus antara kemenangan para kepala daerah itu dengan kemenangan Jokowi pada 2019 nanti.

“Tetap saja Jokowi harus bekerja keras membuktikan kerja dan kinerjanya yang memuaskan kepada rakyat agar bisa terpilih kembali,” tegasnya.

Menurut Toto yang juga direktur eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA ini, teori coattail effect pada Pilkada serentak 2018 itu tak berlaku. Hukum voting behavior yang memilih calon kepala daerah yang menang punya kecenderungan kuat memilih partai yang mengusung calon tidak akan berlaku. Apalagi dalam kontek banyaknya parpol yang mengusung calon yang dimenangkan atau dikalahkan. 

“Bagaimana sebuah partai bisa mengklaim, kalau pasangan RINDU (Ridwan Kamil-Uu) yang menang Pilkada Jabar sebagai miliknya Nasdem? Sementara di situ ada  PPP, PKB dan HANURA. Meskipun yang satu pengusung utama dan yang lainnya sebagai pendukung,” jelasnya.

Baca Juga: Dukungan Golkar ke Jokowi, Solidkah?

Ikuti Whatsapp Channel Republika