Pemerintah Pastikan Kondisi di Papua Aman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, mengatakan situasi di Papua sudah aman. Penundaan pemungutan suara di beberapa kabupaten di Papua bukan sepenuhnya disebabkan gangguan keamanan.

Menurut Bahtiar, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pj Gubernur Papua, Soedarmo pada Kamis (20/6). "Jadi Papua, dalam kondisi aman, tidak ada seusatu yang luar biasa," ujar Bahtiar dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Karena itu, pihaknya menampik jika dikatakan ada situasi luar biasa sehingga bisa mengganggu proses pilkada. Bahtiar menyebut, penundaan pemungutan suara tidak hanya soal gangguan masyarakat sipil bersenjata.

Dia mencontohkan, di Kabupaten Nduga, ada pemecatan anggota KPUD. "Karena KPU-nya dipecat, mestinya kemarin diambil alih oleh KPU provinsi. Untuk memulai kick-off pilkada kan harus ada penyelenggara, nah sampai kemarin itu KPU Provinsi belum tiba di Kabupaten Nduga. Karena sudah terlalu sore, akhirnya dilakukan penundaan pemungutan suara," jelas Bahtiar.

Bahtiar juga mengakui pemungutan suara di Kabupaten Painai yang masih tertunda. Namun, penundaan itu hanya berlaku untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. "Untuk pemilihan gubernur di Painai sudah berjalan lancar. Kalau pemilihan bupati-wakil bupati sengketanya belum selesai," tegas Bahtiar.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan penyelenggara membutuhkan jaminan keamanan untuk menuntaskan Pilkada Papua. Hingga saat ini, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2018 di provinsi tersebut belum tuntas digelar.

Menurut Pramono, hingga Kamis pemungutan suara di Kabupaten Painai, Provinsi Papua, belum bisa digelar. "Pemungutan suara Pilkada Painai belum bisa dilakukan. Sebab ada kondisi keamanan yang mempengaruhi distribusi logistik. Akhirnya logistik belum bisa disalurkan," ujar Pramono kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Kabupaten Painai, kata Pramono, menggelar dua pemilihan, yakni untuk memilih bupati-wakil bupati dan untuk memilih gubernur. Dia meminta penanganan keamanan di daerah itu bisa dilakukan lebih serius.

"Kami minta ada jaminan aparat keamanan, baik TNI atau Polri, kapan dirasa waktunya yang cukup aman untuk distribusi logistik. Dengan begitu, logistik bisa segera disalurkan dan pemungutan suara di Painai bisa segera dilakukan," tegasnya.

Pramono juga menyarankan agar pelaksanaan pemungutan suara di Painai ini bisa dilakukan sebelum rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat kecamatan. Dengan begitu, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan pada 3 Juli nanti, data pemungutan suara bisa ikut dihitung.

Selain Painai, KPU juga sempat menunda pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Nduga. Namun, pada Kamis pemungutan suara untuk pemilihan bupati-wakil bupati dan pemilihan wakil gubernur sudah berhasil dilakukan.

Terakhir, Pramono menyebut masih ada 87 TPS di Kabupaten Yahukimo belum bisa melakukan pemungutan suara. "Karena itu, kami minta jaminan agar aman sehingga bisa melaksanakan pemungutan suara di Painai, dan menuntaskan Pilkada Papua," tambah Pramono.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2018 sudah selesai digelar pada Rabu (27/6). Sebanyak 152 juta orang masuk dalam dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada tahun ini. Pemilih dengan DPT terbanyak ada di Jawa Barat dengan 31,7 juta pemilih, kemudian Jawa Timur 30,2 juta pemilih, dan Jawa Tengah 27 juta pemilih.