REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) mendapat sejumlah kritikan dari berbagai kalangan. Di antaranya yakni Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai hal itu merupakan hal yang wajar terjadi. Mengingat pemungutan suara pilkada serentak hari ini akan diselenggarakan serta menjelang pilpres 2019.
“Gak apa-apa, gak apa-apa. Namanya orang sedang menaikkan elektabilitas kan, tapi pemilunya masih belum. Masih jauh. Biasa normal,” kata Ngabalin di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (27/6).
Baca juga: Kritik Soal Kemiskinan, Prabowo: Saya Bukan Cari Kesalahan
Lebih lanjut, ia juga meminta sejumlah pihak lainnya untuk berpikir positif terhadap kebijakan pemerintah yang salah satunya menetapkan hari libur nasional saat pilkada berlangsung. Menurut Ngabalin, kebijakan pemerintah tersebut untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar turut menyukseskan pilkada dengan memberikan suaranya.
“Pak, itu kan ada orang tinggal Jakarta yang milihnya di Bandung, ada orang yang tinggal di Jakarta milihnya di Banten, umpama. Ada di Jakarta tapi dia milihnya di Makasar. Terus dia harus tinggalkan pekerjaannya di sini, kemudian pergi ke sana,” jelasnya.
Ia pun memastikan, saat ini pemerintah juga tak melakukan kampanye untuk mendulang suara dalam pemilu nanti. Presiden, kata Ngabalin, tetap melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Baca juga: Jokowi Lebih Dulu Umumkan Cawapres" href="https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/06/18/paivbk335-prabowo-ingin-jokowi-lebih-dulu-umumkan-cawapres" target="_blank" rel="noopener">Prabowo Ingin Jokowi Lebih Dulu Umumkan Cawapres
Meskipun begitu, Ngabalin menekankan pemerintah tetap menerima berbagai masukan dan kritikan dari berbagai pihak yang bersifat membangun.
Pekan lalu, SBY mengaku melihat gejala ketidaknetralan negara dalam proses demokrasi. Baik di Jawa Timur maupun di daerah-daerah atau provinsi lain yang ikut menggelar Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang.
SBY juga menyebut, elemen yang berasal dari jajaran eksekutif, TNI, Polri, mapun BIN tidak netral dalam penyelenggaraan pilkada.
Baca juga: Disinggung Soal Prabowo-Chairul Tanjung, Sandi: Sangat Cocok
Sementara, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritisi ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia. Menurut Prabowo, berdasarkan data rasio Gini yang merupakan indikator ketidakmerataan pendapatan penduduk, angka rasio Gini Indonesia ada di angka 45.
"Menurut lembaga-lembaga internasional, sekarang ini Gini ratio kita kurang lebih 45. Jadi, satu persen rakyat kita menguasai 45 persen kekayaan bangsa Indonesia. Ini dari bank internasional yang menilai itu," ujar Prabowo saat memberi pidato di rumah dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika