REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Wiranto memberikan tanggapannya terkait tuduhan Presiden Republik Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut adanya dugaan ketidaknetralan aparat dalam Pillada, khususnya Pilkada Jawa Barat. Wiranto melontarkan pendapatnya terkait penunjukan Penjabat Gubernur Jawa Barat oleh Irjen Pol M Iriawan yang menjadi polemik dan memunculkan isu ketidaknetralan karena dihembuskan oleh sejumlah pihak.
"Berulang-ulang saya katakan bahwa tidak ada satu niat untuk merekayasa untuk coba mempengaruhi mengambil kesempatan dengan plt yang dari pejabat kepolisian yang tidak lagi struktur organisasi kepolisian," kata Wiranto di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (25/6).
Secara cermat, kata Wiranto, Mendagri, Menkumham dan Kapolri sudah mempelajari undang-undang. Sehingga muncul satu keputusan untuk menempatkan seorang perwira kepolisian sebagai penjabat. Menurut Wiranto, alasannya adalah agar pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat itu aman.
"Tentu ini berdasarkan satu pengkajian secara menyeluruh bahwa daerah itu perlu satu pejabat yang tahu persis bagaimana mengamankan situasi yang dianggap nanti diarahkan dengan kondusif, dan aparat pejabat polisi pasti paham masalah itu," kata Wiranto.
Jadi, lanjut dia, penetapan tersebut bukan dalam rangka upaya memenangkan pasangan calon. Penetapan Iriawan ini agar jangan sampai kecuragaan terjadi. Tidak hanya saat pemilu, namun diperlukan stabilitas setelah pemilu karena masih ada tenggat waktu untuk dilantiknya pejabat terpilih.
Menurut Wiranto, ada waktu setelah pemilu yang cukup lama, berbulan-bulan, sehingga perlu penjabat yang bisa bertanggung jawab atau dianggap cakap untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah itu. Ia pun meminta tokoh tertentu yang masih mempertanyakan hal tersebut untuk menemuinya.
"Balik lagi tentu para tokoh yang masih mencurigai bahwa itu ada rekayasa-rekayasa politik boleh nanti bertemu dengan saya berbincang-bincang yang baik dengan satu pandangan-pandangn yang sehat bahwa tidak ada sedikitpun niat pemerintah untuk melakukan satu rekayasa di budaya untuk mendapatkan keuntungan politik dari penempatan aparat," ucap Wiranto.
Sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono mencuit di media sosial Twitter mengenai penguasa. SBY mengatakan saat ini banyak penguasa yang melampaui batas. SBY menyampaikan pandangan tersebut lewat akun Twitter miliknya, @SBYudhoyono, yang diunggah sekitar pukul 12.00 WIB, Senin (18/6).
"Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kepada Tuhan, Allah SWT? *SBY*," demikian cicitan tersebut.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinad Hutahaean menjelaskan, ada dua peristiwa politik yang menjadi alasan pernyataan SBY via Twitter itu. Pertama, terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur, dan kedua yaitu soal pelantikan Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
