REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat (KPU Jabar) menggelar debat publik ketiga Pemilihan Gubernur dan Wagub Jabar di Grand Ball Room Sudirman, Jalan Sudirman, Kota Bandung, Jumat (22/6). Tema debat kali ini adalah membangun sumberdaya manusia yang berkualitas di Jawa Barat.
Dalam pemaparannya tentang perempuan, anak, pemuda dan disabilitas di Jawa Barat, cagub nomor urut tiga, Sudrajat mengatakan perempuan merupakan pilar keadaban, penentu kelahiran dan kehidupan. Oleh karena itu, perempuan harus dimuliakan sebab menentukan kehidupan bangsa.
"Kehidupan dimulai dengan memuliakan perempuan dengan meningkatkan partisipasi mereka dibidang politik yang saat ini baru 22 persen. Insya Allah ke depan 30 persen," katanya.
Menurutnya, pemerintah harus melindungi perempuan. Kemudian terkait dengan kematian ibu dan anak yang masih ada di Jawa Barat harus dikurangi ke depan tiap tahun melalui pembangunan selter pelayanan terpadu perlindungan kepada perempuan dan anak. Sementara Syaikhu menuturkan, salah satu penghargaan yang harus diberikan kepada perempuan adalah dengan memberdayakannya.
"Kita tidak ingin perempuan dijadikan TKI tapi ingin diberdayakan melalui Asyikpreuner," ujarnya.
Ia menuturkan, program tersebut merupakan salah satu cara memberdayakan perempuan Jabar. Sehingga diharapkan perempuan Jabar hebat dan mendorong perekonomian menjadi kokoh dan UMKM berdaya.
Sudrajat kembali mengungkapkan sekah ramah anak yang telah dikembangkan oleh mantan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan harus dilanjutkan dengan menambah porsi anggaran. Selain itu, perdagangan dan diskriminasi kepada perempuan dan anak harus diakhiri melalui lembaga pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
"Kasus video porno di Bandung sangat menyedihkan beberapa waktu lalu. Ketahanan keluarga sangat penting. Disabilitas akan ditingkatkan tunjangannya melanjutkan program pak Aher. Membangun Jabar dengan nilai yang ada," katanya.
Sementara Syaikhu mengatakan peran disabilitas harus ditingkatkan agar inklusi di masyarakat termasuk di tempat kerja. Perlu ada dorongan dari pemerintah untuk mendorong instansi pemerintah dan swasta agar memperhatikan disabilitas.
"Regulasi dari pemerintah penekanan instasi peemrintah dan swasta menerima disabilitas," katanya.
Dia menambahkan, setiap hari terjadi 35 kali pelecehan kepada ibu dan anak. Dengan 20 diantaranya terkait perkosaan. "Perlu peran pemerintah merumuskan pengawasan dan melakukan politik anggaran untuk perempuan dan anak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
