Jumat 22 Jun 2018 23:00 WIB

Kadin Jakarta Apresiasi Stabilitas Harga Pangan Saat Lebaran

Kadin menilai Kemendag proaktif memantau pendistribusian barang kebutuhan pokok.

Pedagang melayani pembeli di kios sembako di Pasar Tradisional
Foto: Republika/ Wihdan
Pedagang melayani pembeli di kios sembako di Pasar Tradisional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan stabilitas harga pangan pada menjelang hingga hari Lebaran 2018. Menurutnya Kementerian Perdagangan telah proaktif memantau pendistribusian berbagai barang kebutuhan pokok.

"Stabilitas harga pangan tercipta karena pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan masyarakat sejak lebih dari tiga bulan yang lalu," kata Sarman di Jakarta.

Sarman mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla melalui Kementerian Perdagangan yang dibantu Satgas Pangan proaktif memantau pendistribusian berbagai barang kebutuhan pokok. Dengan demikian, lanjutnya, aliran distribusi menjadi lancar dan isu terkait kekurangan bahan pokok bisa diminimalkan sehingga dampak akhirnya, hargapun menjadi tidak bergejolak.

"Kita harus mengapresiasi kinerja itu, termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan," ujarnya.

Sarman meyakini pemantauan rutin yang dilakukan pemerintah berhasil menggerus upaya mafia pangan yang kerap memanfaatkan momentum Lebaran untuk mengeduk keuntungan.' Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, beserta Bulog juga kerap kali melakukan operasi pasar untuk menekan harga.

"Kalau demand dan supply itu seimbang, kita yakin bahwa harga tidak bergejolak. Kita lihat hasilnya saat ini bahwa ketika menjelang Lebaran harga-harga bahan pokok itu pada posisi stabil. Stabil bukan berarti tidak naik," tutur Sarman.

Sarman mengapresiasi pola komunikasi Menteri Perdagangan, Enggatiasto Lukita yang kerap memanggil para importir untuk memastikan kesuaian antara izin dan penyaluran. Langkah ini dianggap mampu menghilangkan mafia-mafia yang kerap menyalahgunakan izin impor.

Melalui dialog dengan para importir tersebut, kementerian jadi bisa mengetahui total berapa izin impor yang didapat para importir. Dari sana, langkah selanjutnya bisa ditanyakan volume pendistribusian barang yang sudah impor kepada masyarakat, dan jika ada yang tidak tepat sesuai, bisa segera diketahui dan ditindak.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah menunjukkan suatu kemajuan. Ia mengatakan, keadaan ini membuat stabilitas politik sekarang cukup terjaga sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih baik.

"Saya pikir ini sebuah kemajuan yang patut diapresiasi," ucapnya.

Ia menambahkan, kemajuan di sektor pangan yang mampu meredam gejolak kenaikan harga komoditas pangan, khususnya pada saat menjelang hingga pascaperayaan Idul Fitri harus diakui sebagai sebuah keberhasilan di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ketersediaan kebutuhan pokok yang memadai diakui Adriana berpengaruh menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan.

"Repotnya kalau tahun politik 'kan biasanya semua bisa digunakan sebagai alat untuk menyerang kebijakan pemerintah. Kekurangannya lebih diungkap daripada keberhasilan," katanya.

Adriana memandang pemerintah sekarang bahkan sudah transparan dan terbuka sehingga keberhasilan dan kekurangannyapun bisa dengan mudah diketahui. Ia mengharapkan pemerintah sekarang dapat terus konsisten dan lebih baik lagi dari tahun ke tahun.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement